Ini Penjelasan Pertamina soal Ambil Alih 3 SPBU Curang di Yogyakarta
JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan upaya perusahaan mengambil alih tiga dari empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) curang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga SPBU tersebut sebelumnya dikelola oleh mitra perusahaan.
Ketiga SPBU yang akan dikelola langsung Pertamina, di antaranya SPBU 44.552.10 Janti, SPBU 44.552.09 Kentungan di Sleman, dan SPBU 44.552.15 Tugu, Kota Jogja.
Simon menjelaskan, setelah SPBU di Yogyakarta dan Sleman disegel karena curang, pihaknya segera mengambil alih tiga fasilitas itu. Aksi korporasi ini untuk memenuhi pasokan BBM saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
Nah atas kondisi itu kami sudah melakukan penyegelan di beberapa SPBU terkait dan untuk mengantisipasi apabila SPBU itu ditutup dan menghindari kelangkaan BBM di masyarakat Pertamina kemudian mengambil alih, ujar Simon dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Simon menambahkan, ketika operasional SPBU dikelola langsung Pertamina, proses transaksi dan kadar bahan bakar minyak tetap mengacu pada standar operasional prosedur (SOP).
Dia juga memastikan tidak ada kecurangan berupa pengurangan setiap literan BBM saat proses transaksi atau pembelian. Simon menyebut, perusahaan berusaha memberikan pelayanan maksimal sehingga tidak merugikan masyarakat.
Oleh Pertamina dan kita kembalikan prosedurnya agar sesuai dengan standar operating prosedur yang berlaku dan dengan demikian kami memastikan walaupun setelah diukur itu ada sekitar pengurangan 300 ml setiap 20 liter pengisian, sekecil apapun itu, itu adalah hak rakyat yang dikurangi, tuturnya.
Untuk itu kita berusaha sebaik-baiknya melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya dan jangan sampai ada hak rakyat yang dikurangi, ucapnya.
Pertamina berharap masyarakat bisa melaporkan bila menemukan kejadian janggal alias kecurangan yang ditemukan di lapangan.
Kita bisa lewat call center 135 atau bisa melaporkan ke petugas untuk bisa kita follow up dan kita mitigasi secepatnya, yang intinya adalah jangan sampai rakyat atau konsumen yang dirugikan, kata dia.
