Kementan Mau Ambil BUMN Pangan untuk Dikelola, Erick Thohir Bilang Begini

Kementan Mau Ambil BUMN Pangan untuk Dikelola, Erick Thohir Bilang Begini

Ekonomi | inews | Rabu, 20 November 2024 - 12:38
share

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait keinginan Kementerian Pertanian mengelola BUMN pangan, yakni ID Food. Ia mengaku membuka diri bila perusahaan pelat merah tersebut ingin dicaplok.

Erick menegaskan, untuk saat ini sejumlah BUMN masih dalam fase direstrukturisasi, termasuk ID Food. Langkah itu dilakukan agar perusahaan bisa mengeksekusi aksi korporasi dan public service obligation (PSO) alias penugasan pemerintah. 

“Kita ini kan memang, kalau kita lihat hari ini kita lebih banyak restrukturisasi, menjaga program daripada presiden dan pemerintah, termasuk public service obligation itu,” kata Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, ditulis Rabu (20/11/2024).

Selaku pemegang saham, Erick memastikan perseroan negara bisa memainkan perannya, yakni mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga memberikan pelayanan bagi masyarakat luas.

Dalam konteks itu, dia membuka diri untuk mambangun kemitraan dengan banyak pihak, termasuk Kementerian Pertanian selaku kementerian teknis. 

“Jadi kalau saya tidak pernah berpikir negatif selama ini, pelayanan kepada tadi, masyarakat itu ditingkatkan, investasi juga bisa memperkuat sinergi daripada ekonomi nasional, ya kita sangat terbuka, kita nggak pernah ini,” ucap dia. 

Tak hanya itu, Ketua Umum PSSI ini juga mendukung penuh agar Perum Bulog disulap menjadi badan khusus yang langsung di bawah kendali Presiden.

Perubahan status Bulog dari perusahaan pelat merah menjadi lembaga baru pemerintah diakui bila sudah dibahas melalui Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN 

“Kalau Bukog memang kan sesuai dengan RUU BUMN yang sebelumnya. Memang kita mendorong bulog itu menjadi badan yang bisa melakukan operasi pasar,” ujarnya. 

“Sehingga ada dana APBN di situ, nanti setiap tahunnya diaudit oleh BPK, dari situ nanti akan digantikan hasil operasi pasarnya. Seperti mungkin Pertamina, PLN yang ada subsidi kompensasi, cuman ini lebih kepangan,” kata Erick.

Topik Menarik