Sekda Herman: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Acuan Pemprov Jabar Susun Kebijakan Berbasis Data

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Sekda Jabar, Herman Suryatman mengatakan sensus ekonomi yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik di tahun 2026 sangat penting sebagai salah landasan untuk menyusun kebijakan berbasis data.

Sekda mengatakan hal saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka persiapan dan strategi pengumpulan Data Sensus Ekonomi 2026, di Bandung, Selasa (8/10/2024).

Menurutnya, hasil sensus nantinya dimanfaatkan pejabat publik dari provinsi hingga desa dan kelurahan mengeluarkan evidence based policy, atau kebijakan yang berbasis evidence, berbasis data.

"Harus scientific, berbasis evidence, berbasis data. Dan sensus salah satu cara mendapatkan data terbaik,” tandas Sekda.

Menurut Sekda, masih ada waktu satu tahun untuk mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026. 

"Hasilnya, akan kita manfaatkan untuk pengambilan keputusan mulai dari desa, kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota, hingga provinsi," ucapnya.

Pada kesempatan itu Kepala BPS provinsi Jabar Darwis Sitorus menuturkan, Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengumpulan Data Sensus Ekonomi 2026 ini, untuk melakukan sosialisasi kegiatan pendataan Sensus Ekonomi yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026 mendatang. 

Disamping itu, mengajak para stakeholder agar memberikan dukungan dan menghimbau kepada para pengusaha  terkait, untuk ikut menyukseskan kegiatan Sensus Ekonomi 2026.

Darwis mengatakan, salah satu poin penting pada forum diskusi ini, yakni membentuk instrumen dan strategi yang efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

"Terkait instrumen untuk Sensus Ekonomi 2026, salah satunya melalui FGD ini, kami sedang membangun kolaborasi dengan semua pihak guna mendapatkan strategi yang efisien dan efektif dalam mendapatkan hasil yang maksimal," tuturnya.

Darwis menyatakan dengan data yang maksimal dan akurat,  pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk membentuk kebijakan yang menyejahterakan rakyat.

"Hasilnya, dapat digunakan untuk membuat rakyat semakin sejahtera," tutur Darwis.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI Ateng Hartono mengapresiasi Sekda Provinsi Jabar yang telah bersama-sama mengawal persiapan Sensus Ekonomi 2026.

Ia mengungkapkan, kolaborasi ini diawali oleh pemerintah daerahnya, bahkan sampai stakeholder terkecil, desa/ kelurahan sampai ke tingkat RT.

"Dengan dikomunikasikan maka mereka akan menginformasikan kepada para pelaku ekonomi, dari mulai UMKM sampai perusahaan besar, sehingga pada saat petugas datang nanti masing-masing akan menerima dan menjawab apa adanya. Dengan demikian, data yang kita dapatkan bisa optimal," ucap Ateng.

Ia juga mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah,  memanfaatkan data hasil sensus ini.

"Karena itu kolaborasi antara BPS dengan pemerintah provinsi perlu kita kuatkan. Mudah-mudahan dengan ini Jabar ke depan semakin unggul dan maju," ujarnya.

Terkait Sensus Ekonomi 2026, ia menegaskan saat ini masih dalam tahap persiapan.

"Sekarang kita masih dalam tahap persiapan. Tadi di FGD sudah dapat masukan dari beberapa narasumber kita. Itu akan dikuatkan untuk persiapan tahun 2026," tutupnya. (*)