Biodata dan Profil Setyo Budiyanto Lengkap, Langkah Tegas Ketua KPK yang Umumkan Hasto Kristiyanto

CILACAP.iNewscilacap.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mengumumkan penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pengumuman ini menjadi tonggak penting kepemimpinannya dan mendapat sorotan luas dari publik.

Dalam kasus yang telah menjadi perhatian nasional sejak 2019, langkah tegas KPK di bawah komando Setyo Budiyanto menandai keberanian lembaga antirasuah untuk menuntaskan kasus besar meskipun melibatkan tokoh politik terkemuka.

Setyo Budiyanto lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967. Ia menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1989. Tidak berhenti di sana, ia melanjutkan studi hukum dengan meraih gelar S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Lampung dan S2 Hukum di Universitas Lampung.

Pendidikan hukum yang kuat menjadi fondasi bagi perjalanan karier Setyo sebagai penegak hukum.

Dedikasi dan integritas yang ia tunjukkan selama bertahun-tahun membuatnya dipercaya menduduki berbagai posisi penting, baik di kepolisian maupun lembaga lainnya.

Karier Setyo dimulai pada tahun 1991 di Poltabes Ujung Pandang. Ia kemudian meniti jenjang karier di kepolisian hingga menjabat sebagai Penyidik Utama di Biro Pengawasan dan Penyidikan Bareskrim Polri pada 2014.

Di posisi ini, ia terlibat dalam penanganan kasus-kasus strategis yang membutuhkan ketelitian dan ketegasan.

Pada tahun 2019, Setyo bergabung dengan KPK sebagai Koordinator Supervisi Penindakan pada Kedeputian Penindakan. Setahun berselang, ia diangkat menjadi Direktur Penyidikan KPK, posisi yang mengharuskannya memimpin investigasi terhadap berbagai kasus korupsi besar.

Setelah sempat menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (2021-2022) dan Kapolda Sulawesi Utara (2022-2023), Setyo kembali ke jalur pemberantasan korupsi pada 2024 dengan menjabat sebagai Ketua KPK. Penunjukannya disambut positif oleh berbagai pihak yang mengharapkan perubahan besar di KPK.

Pengumuman penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam kepemimpinan Setyo Budiyanto. Kasus ini terkait dengan dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan, yang telah menjadi buronan sejak 2019.

“Penetapan tersangka ini berdasarkan alat bukti yang cukup setelah proses penyidikan panjang. KPK memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Setyo dalam konferensi pers.

Langkah ini tidak hanya menunjukkan ketegasan KPK, tetapi juga mempertegas komitmen Setyo untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Setyo Budiyanto bukanlah sosok baru di dunia hukum dan penegakan keadilan. Pengalamannya selama puluhan tahun di kepolisian, termasuk di sektor perbankan dan ekonomi, membekalinya dengan kemampuan strategis untuk memimpin KPK.

Sebagai lulusan Akademi Kepolisian yang juga pernah berkiprah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Setyo memiliki perspektif luas yang memungkinkannya memahami akar permasalahan korupsi di berbagai sektor.

Di bawah kepemimpinannya, Setyo bertekad untuk memperkuat KPK sebagai lembaga independen.

Ia menegaskan bahwa setiap tindakan KPK tidak hanya bertujuan menghukum pelaku korupsi, tetapi juga mencegah tindak korupsi di masa depan melalui reformasi sistemik.

Setyo juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan lembaga pemerintah dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem yang lebih bersih dan bebas korupsi.

Sebagai Ketua KPK, Setyo Budiyanto menghadapi tantangan besar, termasuk sorotan tajam dari publik dan tekanan politik.

Namun, langkah tegas seperti penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka membuktikan bahwa KPK tetap berada di garis depan pemberantasan korupsi.

Dengan pengalaman, integritas, dan dedikasi, Setyo diharapkan mampu membawa KPK menuju era baru yang lebih transparan dan profesional. Langkahnya ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan memberantas korupsi.