Koalisi Keadilan Sebut Paslon Edison-Sumarni Janjikan Rp 100 Juta Tiap KK, Kategori Politik Uang

JAKARTA, iNewsBogor.id – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan wWkil Bupati Muara Enim, Edison-Sumarni yang berkontesatasi di Pilkada serentak, 27 November lalu tengah tersandung masalah. Pasalnnya, terdapat temuan tampilan poster tersebar dibagi-bagikan tim pemenangan Edison-Sumarni kepada banyak warga. Berisi janji bantuan senilai Rp 100 juta untuk setiap kepala keluarga.

Dalam foto poster yang beredar di sosial media whatsapp, paslon Edison-Sumarni tidak hanya menjanjikan program pembagian uang untuk tiap KK. Paslon tersebut juga menjanjikan program bagi-bagi bantuan sebesar Rp 1 miliar untuk tiap desa dan kelurahan serta untuk masing-masing pondok pesantren.

Terkait hal itu, Koordinator Koalisi Keadilan, Fuad Adnan meminta Bawaslu dan KPUD Muara Enim untuk menelusuri kejadian tersebut. Koalisi Keadilan berpendapat janji bantuan Rp 100 juta bagi setiap kepala keluarga sudah memenuhi unsur politik uang atau money politics sebagaimana dimaksud dalam UU Pilkada. Pasalnya, ada janji bantuan uang yang diberikan jika masyarakat memilih paslon Edison-Sumarni.

“Ya, secara normatif unsur money politics terpenuhi. Semestinya Bawaslu pro aktif memeriksa dugaan kejadian tersebut. Kita tidak menginginkan penyelenggaraan pilkada dirusak oleh praktek-praktek kotor seperti itu. Seperti menjanjikan uang BLT untuk masyarakat dalam program Rp 100 juta tersebut,” kata Koordinator Koalisi Keadilan Fuad Adnan dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (19/12) pagi.

Fuad menilai janji pemberian bantuan uang Rp 100 juta itu sangat tidak masuk akal, seraya mengkalkulasi kesiapan APBD Kabupaten Muara Enim yang hanya berjumlah Rp 4,3 Triliun.

Setidaknya, lanjut Fuad, Paslon Edison-Sumarni harus menyediakan uang senilai Rp 115 triliun bagi 115 ribu Kepala Keluarga jika memang program bantuan ini direalisasikam.

“Dengan DPT sekitar 460 ribu jiwa dan mungkin jumlah KK sebanyak 115 ribu, maka uang yang dibutuhkan Edison-Sumarni untuk membayar janji program tersebut sebanyak Rp 115 triliun. Sementara APBD Muara Enim hanya Rp 4,3 triliun. Jadi jelas yah, ini selain politik uang terselubung yah juga bentuk pembohongan publik,” tutur dia.

Untuk diketahui, hasil Pilkada Kabupaten Muara Enim hingga saat ini masih bergulir menjadi sengketa di Mahkamah Konsitusi (MK).