Prabowo Cuma Bangun Jalan Tol 13 Km di 2025 Imbas Anggaran Dipangkas, Begini Nasib Japek II Selatan hingga Becakayu

JAKARTA - Pembangunan jalan tol baru di 2025 hanya akan sepanjang 13 kilometer (km). Hal ini imbas efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar dari pagu awal Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun.

Selain itu, Kementerian PU menghapus anggaran perbaikan atau preservasi rutin jalan dan jembatan, serta meniadakan pembangunan jembatan gantung baru pada tahun 2025. 

1. Rincian Anggaran Kementerian PU Rp29,57 Triliun

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan anggaran pagu anggaran Rp29,57 triliun itu dibagi untuk 10 unit kerja, meliputi Sekretariat Jenderal Rp443 miliar, Inspektorat Jenderal Rp76,30 miliar, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Rp10,7 triliun, Ditjen Bina Marga Rp12,48 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp3,77 triliun.

Selain itu Ditjen Prasarana Strategis Rp1,15 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp378 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp378 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU Rp67,3 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp283,18 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp208 miliar.

"Dalam surat Menteri Keuangan soal efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025 maka pagu alokasi anggaran Kementerian PU 2025 yang sebesar Rp110,95 triliun diwajibkan untuk dilakukan efisiensi sebesar Rp81,38 triliun," ujar Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).

2. Pembangunan Infrastruktur, Jalan Tol Hanya 13 Km

Target pembangunan infrastruktur di Bidang PU tahun 2025 setelah efisiensi antara lain, Ditjen SDA membangun 1 unit bendungan Jenelata, 450 hektare pembangunan daerah irigasi, 16 ribu hektare rehabilitasi jaringan irigasi, membangun 11 Km pengendali banjir, 5,5 km pengaman pantai, 0,25 m3 detik penyediaan air baku.

Ditjen Bina Marga, membangun 63 Km pembangunan jalan baru, 342 km peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 1.096 meter, 0 meter pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan, 242 meter pembangunan flyover/underpass, 13 km pembangunan jalan tol, 0 km preservasi jalan ruit, dan 0 km preservasi jembatan rutin.

Ditjen Cipta Karya, peningkatan kapasitas SPAM menjadi 750 liter/detik, perluasan SPAM 1.702 SR (sambungan rumah), 0 lokasi IBM (infrastruktur berbasis wilayah) Pamsimas, membangun pengelolaan air limbah untuk 2.000 KK, fasilitas pengelolaan persampahan untuk 700 KK, 11,5 hektare pengembangan kawasan, 0 hektare penataan kawasan pariwisata, 0 lokasi IBM PISEW, 2 unit bangunan gedung, dan 0 kawasan penataan bangunan dan lingkungan.

Ditjen Prasarana Strategis, 86 unit PHTC Madrasah, 11 unit rehab dan renovasi perguruan tinggi/keagamaan, 4 unit rehab dan renov pasar, 2 unit prasarana olahraga, dan 4 unit prasarana lainnya seperti sekolah, pasar, puskesmas khusus di IKN (Ibu Kota Nusantara).

3. Nasib Tol Japek II Selatan hingga Becakayu

Kementerian Pekerjaan Umum pertimbangkan ulang sejumlah proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang memerlukan dukungan dari Pemerintah alias APBN. 

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizal mengatakan di sektor jalan tol setidaknya ada 6 proyek yang mengusulkan dukungan pemerintah, baik dalam hal pembebasan lahan maupun dukungan konstruksi.

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, saat ini ada 86 ruas tol yang sudah memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) atau berkontrak dengan Kementerian PU. Sebanyak 6 ruas yang memerlukan dukungan dari pemerintah yang saat ini sedang dikaji ulang atau evaluasi. Seperti, proyek pembangunan tol Akses Patimban, Jalan Tol Semarang Demak, Jalan Tol Serang - Panimbang sedang berproses mendapatkan dukungan Pemerintah.

Selain ruas tersebut ada 3 ruas yang tengah mengusulkan adanya dukungan konstruksi dari pemerintah, seperti proyek Japek II Selatan, proyek Jalan tol Yogyakarta - Bawen, dan Proyek Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu).

"Status usulan (dukungan Pemerintah) tersebut sedang dalam evaluasi," kata Roy saat dihubungi Okezone, Jumat (7/2/2025).

Proyek Japek II Selatan sendiri merupakan proyek PT Jasa Marga (Persero) yang direncanakan akan membentang dari Jatiasih - Sadang, Purwakarta sepanjang 62 Km. Proyek pengerjaan ini terbagi dalam 3 paket, paket 1 sepanjang 9,3 Km yang mulai masuk dari SS Jatiasih - SS Setu, Paket 2 sepanjang 27,5 Km terbagi dalam Paket 2A dan 2B yang membelah kabupaten Bekasi, mulai dari SS Setu - SS Taman Mekar. Sedangkan Paket 3, yang saat ini dalam proses konstruksi sepanjang 27,85 Km yang membelah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta mulai dari SS Tamanmekar - SS Sadang

Pengerjaan proyek tersebut saat ini tengah dilakukan yang dimulai dari pengerjaan Paket 3, sampai paket 1 nantinya yang saat ini masih dalam proses pembebasan lahan.

Selain itu, Jasa Marga juga tengah mengerjakan proyek Yogyakarta - Bawen dengan total panjang 75,82 Km. Pembangunan jalan tol Yogyakarta - Bawen terdiri dalam 3 tahap, tahap 1 Segmen Kartasura-Klaten (22,30 km) yang telah beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2024. Segmen Purwomartani-Maguwoharjo (3,625 km) dan Segmen Trihanggo- Junction (JC) Sleman (3,25 km).

Selanjutnya Tahap 2 Segmen JC Sleman-Purworejo (38,57 km) dan Tahap 3 Segmen Maguwoharjo-Trihanggo (8,75 km) yang secara bertahap telah memasuki tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Kemudian, Kementerian PU juga telah melelang untuk pembangunan Jalan tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) seksi 2B sepanjang 6,9 Km yang akan menghubungkan wilayah Kota Bekasi hingga Kabupaten Bekasi. Namun proyek ini sedang dipertimbangkan ulang karena membutuhkan dukungan Pemerintah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan untuk proyek KPBU yang memerlukan dukungan Pemerintah kecil kemungkinan untuk dilanjutkan. Sedangkan jika yang tidak, bisa melanjutkan untuk tahap selanjutnya.

"Kita akan konfirmasi lagi ke pak Menteri, yang memerlukan dukungan konstruksi dari Pemerintah akan konfirmasi dulu, apakah memungkinkan untuk dilanjutkan atau tidak," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI.

Rachman Arif menjelaskan, saat ini Kementerian PU tengah mengecek ulang beberapa proyek KPBU yang memerlukan dukungan Pemerintah untuk menentukan nasibnya apakah bisa dilanjutkan atau tidak.

"Kecuali pure swasta, itu mungkin bisa terus lanjut. Kalau (Proyek KPBU) unsolicited tanpa dukungan Pemerintah. Tergantung situasinya, kalau ada dukungan pemerintah kita akan evaluasi, kalau tanpa dukungan pemerintah kita akan dorong dari tarif dan sebagainya," pungkasnya.