KPK Tindaklanjuti Permintaan Prabowo Soal Pendampingan Pelaksanaan Haji 2025
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal permintaan Presiden Prabowo Subianto soal pendampingan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara (BP) Haji terkait penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci tersebut.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, pihaknya sedang menyiapkan koordinasi dengan Kemenag, BP Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji.
"Koordinasi ini juga tentunya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan KPK akan mengawal prosesnya," kata Tessa dikutip Rabu (8/1/2025).
Tessa menjelaskan, sejumlah eks pegawai KPK juga telah dilantik menjadi pegawai BP Haji. Dengan adanya hal tersebut, ia berharap dapat memperlancar pengawasan pelaksanaan rukun Islam kelima itu.
"Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan dapat lebih murah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Pengawas Haji 2025 sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara (BP) Haji dalam penyelenggaraan haji.
Hal tersebut disampaikan ia sampaikan saat rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (7/1/2025).
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik," kata Dasco.
