Anggarkan Rp17,1 Triliun, Mendikdasmen Prioritaskan Renovasi Dibanding Bangun Sekolah Baru
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data yang tercatat dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan), pemerintah telah mengidentifikasi sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan renovasi, lengkap dengan nama, alamat, dan jenis bantuan yang diperlukan.
“Tahun 2025, prioritas kami adalah renovasi sekolah yang sudah ada, bukan mendirikan sekolah baru. Secara teknis, ini lebih mudah dilakukan dan sekolah-sekolah tersebut sudah berfungsi sebagai layanan pendidikan di masyarakat,” ujarnya, Kamis (19/12/2024).
Renovasi akan mencakup berbagai kebutuhan, seperti penambahan ruang kelas untuk sekolah yang kekurangan fasilitas, perbaikan sekolah dengan kerusakan berat akibat usia bangunan atau bencana alam, serta pembangunan ruang belajar baru bagi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
“Strategi kami untuk PAUD adalah mengafirmasi yang sudah ada, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat,” Ujarnya
Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,1 triliun. Selain itu, arahan dari Presiden nantinya akan mendorong percepatan renovasi melalui mekanisme baru, seperti pelibatan langsung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pelaksanaan renovasi.
“Pak Presiden sudah memberikan arahan agar akselerasi dilakukan. Selain mempercepat perbaikan, ini juga bisa menggerakkan ekonomi daerah, karena materialnya dibeli dari toko lokal dan tenaga kerja melibatkan masyarakat sekitar sekolah,” tambah Mendikdasmen.
Namun, lanjutnya pelaksanaan ini masih menunggu terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) baru. Jika disetujui, salah satu mekanisme yang akan diterapkan adalah direct transfer, yakni dana langsung dikirim ke sekolah yang membutuhkan.
Dengan adanya renovasi yang tepat sasaran, diharapkan tidak hanya infrastruktur sekolah yang membaik, tetapi juga kualitas pendidikan secara keseluruhan. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang layak bagi semua siswa di Indonesia.
