PR Bahlil dalam Penyusunan RUU EBET: Jaga Tarif Listrik yang Terjangkau bagi Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Pengamat Energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk tetap berpihak kepada rakyat. Hal itu dilakukan dengan tidak mengesahkan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).

“Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar tidak mengimplementasikan power wheeling yang menyusup dalam rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan,” ucap dia di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menurut Marwan, power wheeling berisiko mewariskan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau bagi rakyat. Selain itu, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta.

“Negara harus hadir secara kuat dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan. Bukan malah dinikmati oleh segelintir investor. Ini yang tidak bisa kita diamkan,” tutur dia.

Untuk itu, Marwan Marwan berpendapat, pada sisa masa pemerintahan dan DPR RI untuk terus mengawasi jalannya RUU EBET menyusul kembali menguatnya skema power wheeling.

“Periode pembahasan dalam sidang DPR efektif hanya tinggal 1 bulan, Komisi VII DPR dan masyarakat harus bersatu mengawal jalannya pembahasan RUU EBET yang masih mencantumkan skema power wheeling dalam draft-nya,” ujar Marwan.

Sebagai informasi, dalam konsep power wheeling, jaringan listrik negara digunakan bersama swasta yang bisa memproduksi dan menjual listrik langsung ke masyarakat. Akibatnya, hal ini berisiko menaikkan biaya operasi ketenagalistrikan dan menaikkan tarif listrik.

“Nah, ini berisiko menaikkan biaya operasi ketenagalistrikan sehingga berpotensi menaikan tarif listrik untuk menanggungnya," ucap dia.