Jokowi Terbitkan Izin, PBNU Bakal Kelola Tambang 26.000 Hektare di Kaltim

JAKARTA, iNews.id - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) resmi mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya pun siap mengelola tambang di Kalimantan Timur.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," ucap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menjelaskan lokasi tambang yang diberikan kepada PBNU berada di Kalimantan Timur, tepatnya bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC). Adapun, luasnya mencapai 26.000 hektare.

"Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC. Luasannya 26.000 hektare. produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor," tutur dia.

Rencananya, PBNU akan mulai memproduksi pada bulan Januari. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa struktur pengelolaan tambang oleh PBNU sampai saat ini masih dalam proses.

"Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya," kata Gus Yahya.

Selain itu, ia juga belum bisa mengungkapkan PBNU juga belum menentukan konsep pengelolaan tambang. Hingga saat ini PBNU masih berkoordinasi dengan jaringan bisnisnya.

"Iya belum kami belum sampai ke sana lah. IUPnya belum ditanda tangani. Kami juga masih koordinasi juga dengan teman teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan," ujar Gus Yahya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru soal pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Menurutnya, izin untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah rampung.

"Izin untuk ormas tambang, untuk PBNU sudah selesai kalau tidak salah 3 sampai 4 hari lalu," ujar dia dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).