DPR Revisi Putusan MK, Buruh Siap Gelar Demo Besar-besaran
JAKARTA, iNewPandeglang.id - Buruh berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada 22-23 Agustus 2024 sebagai respons terhadap revisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR. Revisi ini terkait dengan ambang batas pencalonan partai politik dan dianggap melawan keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.
"Kami menginstruksikan seluruh anggota dan pengurus Partai Buruh untuk ikut serta dalam aksi ini, dengan tuntutan mendesak DPR RI untuk mematuhi dan mengubah keputusan MK," ujar Kahar S. Cahyono, Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh, Kahar pada Rabu (21/8/2024).
Dijelaskannya bahwa aksi akan dimulai di Kantor DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024, dan dilanjutkan di Kantor KPU pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Aksi ini muncul karena DPR dianggap tidak mematuhi keputusan MK yang menetapkan aturan ambang batas pencalonan untuk partai politik. Masalah ini semakin kompleks karena kesepakatan Baleg DPR dapat berdampak pada pencalonan gubernur di Pilkada Jakarta, khususnya bagi PDIP, jika tidak mengikuti semua putusan MK.
Dalam revisi terbaru, terdapat dua kelompok persentase syarat pencalonan Pilkada 2024, yang membedakan antara partai politik yang memiliki kursi di DPRD dan yang tidak. Putusan MK hanya diterapkan untuk partai yang tidak memenuhi syarat kursi DPRD, sementara perubahan terbaru dapat memengaruhi pencalonan partai yang telah ada di DPRD.
Tak hanya buruh, BEM Seluruh Indonesia (SI) merencanakan aksi demonstrasi besar-besaran sebagai tanggapan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada oleh Panitia Kerja (Panja) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Aksi ini direncanakan akan berlangsung di depan gedung DPR RI dan akan segera dilakukan setelah konsolidasi yang sedang berlangsung di seluruh Indonesia.
Selain itu, banyak orang yang turut mengunggah foto dengan latar belakang biru, logo garuda, dan tulisan “Peringatan Darurat” sebagai bentuk protes terhadap perubahan ini.
