Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Pemberian Konsensi Tambang Batubara dari Pemerintah

JAKARTA - Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu M. Din Syamsuddin mengomentari soal wacana pemerintah memberikan konsensi tambang batubara kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

"Dengan husnuzon pemberian konsesi tambang batubara untuk Ormas Keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka," ujarnya, Selasa (6/4/2024).

"Namun, hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan utk mengambil hati. Maka, suuzon tak terhindarkan," imbuhnya.

Sebagai warga Muhammadiyah, Din mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil dan Presiden Jokowi terhadap izin tambang itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya. "Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem maker), bukan bagian dari masalah (a part of the problem)," tutur dia.

Din Syamsuddin menceritakan sewaktu dirinya diminta menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban, yang sempat ditolaknya dua kali. Saat itu, lanjut Din, dirinya mempersyaratkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggulangi ketakadilan ekonomi antara kelompok segelintiran yang menguasai aset nasional di atas 60 dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.

"Tapi, Presiden menjawab bahwa hal itu tidak mudah. Saya katakan mudah seandainya ada kehendak politik (political will). Yang saya mintakan hanya pemerintah melakukan aksi keberpihakan (affirmative actions) dengan menciptakan keadilan ekonomi dan tidak hanya memberi konsesi kepada pihak tertentu. Juga, agar mau menaikkan derajat satu-dua pengusaha Muslim menjadi setara dengan taipan," ujarnya.

"Hal demikian perlu agar kesenjangan ekonomi yang berhimpit dengan agama dan etnik tidak menimbulkan bom waktu bagi Indonesia (itulah salah satu alasan mengapa saya mundur dari jabatan tersebut)," tambahnya.