Penunjukan Bahlil Lahadalia Pimpin Satgas Percepatan Hilirisasi & Ketahanan Energi Dinilai Tepat

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Bahlil, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini resmi dilantik pada Jumat, (10/1/2025).

Penunjukan Bahlil mendapat apresiasi dari Ketua DPD AMPI Jawa Barat, Ahmad Hidayat, mengaucapkan ucapan selamat atas penunjukan tersebut.

“Pertama-tama tentu ucapan selamat kepada Pak Ketua Umum atas penunjukan ini. Ini akan menjadi tugas baru dari Pak Presiden. Semoga selalu diberi kemudaham dan kelancaran atas tugas itu,” kata Ahmad Hidayat, Sabtu (11/1/2024).

Anggota DPRD Jawa Barat ini menambahkan, penunjukan terhadap sosok Bahlil merupakan langkah tepat. Pasalnya Ahmad menilai, sosok Bahlil sudah punya pengalaman panjang tentang program hilirisasi tersebut.

“Ia sudah membuktikan saat membantu Pak Jokowi di kabinet sebelumnya. Kinerja kementerian yang ia pimpin sangat maju,” tambah Ahmad.

Politisi muda Partai Golkar inipun optimis, jika Bahlil akan mampu menjalankan amanah yang terbilang relatif berat tersebut. “Dari pengalaman sebelumnya, kami optimis akan kinerja beliau dan kami yakin, beliau mampu menjalankan amanah tersebut,” tegas politisi Dapil Kabupaten Bandung tersebut.

Lebih jauh, Ahmad mendukung penuh program hilirisasi yang menjadi program strategis nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk atau komoditas melalui proses pengolahan lanjutan.

Sementara itu, dalam keterangannya kepada wartawan, Bahlil mengaku mendapat empat arahan dari Presiden Prabowo, yakni mendorong hilirisasi di semua sektor, mulai dari mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas (migas), perikanan hingga pertanian.

Kedua, Prabowo ingin manfaat nilai tambah dalam hilirisasi benar dirasakan di Indonesia. Sebab, selama ini banyak yang mengkritisi nilai tambahnya tidak maksimal dilakukan di Indonesia.

Ketiga, Prabowo mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan di lintas Kementerian. Bahkan, Prabowo meminta agar  Bahlil melaporkan serta memberi sanksi kepada oknum-oknum nakal yang menghambat hilirisasi.

Keempat, Prabowo menginginkan hilirisasi menjadi hilirisasi yang berkeadilan.  (*)