Pemkot Tindak Lanjuti Kasus Kekerasan Seksual di Bandung Kidul, DP3A Lakukan Langkah Cepat

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bertindak cepat setelah menerima laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialami seorang anak di Kecamatan Bandung Kidul.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati, menyampaikan bahwa korban, berinisial AS, berusia 12 tahun, datang ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A Kota Bandung pada Jumat (4/10/2024), bersama pihak terkait.

"UPTD PPA menerima permohonan pemeriksaan psikologis dari penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penyidik hadir bersama korban, wali korban, lembaga bantuan hukum, dan pengurus RW," ungkap Uum.

Menurut Uum, DP3A telah melakukan asesmen awal kepada wali korban, yang merupakan paman korban. Berdasarkan cerita korban, ia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah temannya pada 21 September 2024.

Pelaku ditangkap pada Rabu (3/10/2024) dan saat ini berada dalam tahanan Polrestabes Bandung. Pemeriksaan psikologis lanjutan direncanakan akan dilakukan pada Rabu (9/10/2024).

Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, DP3A Kota Bandung terus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi.

Uum menjelaskan bahwa pada tahun 2024, DP3A telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, peserta didik, dan tenaga kependidikan melalui program inovasi Senandung Perdana (Sekolah dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak).

Program ini telah berjalan di 10 kelurahan dengan kasus kekerasan yang relatif tinggi serta 30 SMP Negeri di Kota Bandung. Selain itu, pada tingkat pendidikan, Deklarasi Bandung Menuju Zero Bullying telah dilakukan, dengan partisipasi 75 SMP Negeri secara offline dan 112 SMP Negeri dan swasta secara online.

Selain sosialisasi, DP3A juga memperkuat Satgas TPPK (Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan) di sekolah melalui Guru BK di SMP Negeri dan swasta.

Penguatan juga dilakukan di tingkat kelurahan melalui Puspel PP (Pusat Pelayanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan) serta PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di 151 kelurahan.

"Selanjutnya, Konvensi Hak Anak akan dilakukan untuk mendukung Gugus Tugas KLA (Kota Layak Anak) dan Forum Anak. Pada minggu ke-3 bulan Oktober, akan diadakan edukasi kepada pesantren sekaligus Deklarasi Bandung Menuju Zero Bullying di lingkungan pesantren," pungkas Uum.

Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.