PDIP Hormati Proses Hukum Pasca Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK

Jakarta, iNewsTTU.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto diduga terlibat dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku.

Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan bahwa PDIP menghormati keputusan KPK dan akan mematuhi proses hukum yang berlaku.

"Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDIP menghormati keputusan dari KPK terkait status tersangka saya," ujar Hasto dalam video yang dirilis pada Kamis (26/12/2024).

Hasto mengaku telah menyadari risiko yang harus dihadapinya karena sering bersikap kritis terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Rincian Kasus
Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, Hasto diduga terlibat dalam penyuapan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR periode 2019-2024, menggantikan Nazarudin Kiemas yang telah meninggal dunia.

"Saudara HK (Hasto) bekerja sama dengan Harun Masiku memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F untuk memuluskan penggantian antarwaktu tersebut," kata Setyo dalam konferensi pers pada Selasa (24/12/2024).

Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan palsu terkait kasus ini.

Upaya Menghalangi Penyidikan
KPK juga mengungkapkan bahwa Hasto berperan aktif dalam menghalangi proses penyidikan. Ia diduga memerintahkan beberapa tindakan untuk menghilangkan barang bukti, termasuk:

    Memerintahkan penjaga rumah aspirasi, Nur Hasan, untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam ponselnya dalam air dan melarikan diri saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2020.
    Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan ponselnya sebelum diperiksa penyidik pada Juni 2024.

Respons Publik dan Implikasi Politik
Kasus ini memicu perhatian luas dari publik dan memunculkan pertanyaan tentang integritas PDIP dalam menghadapi isu korupsi. Sejauh ini, PDIP menyatakan akan menghormati proses hukum, meskipun tekanan terhadap partai semakin besar menjelang tahun politik 2024-2025.

Pengamat politik menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka bisa memengaruhi citra PDIP, terutama karena posisi strategisnya sebagai sekjen partai. Sementara itu, publik menunggu tindak lanjut proses hukum dan sikap resmi partai dalam merespons kasus ini.

Hingga saat ini, Hasto belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai rincian tuduhan yang dialamatkan kepadanya.