Bahas Dualisme Organisasi, Dirjen AHU Terima Permohonan Audiensi Pengurus PMI
JAKARTA, iNews Depok.id – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menerima permohonan audiensi dari Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) di Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), di Jakarta. Permohonan audiensi ini diajukan oleh pihak Jusuf Kalla kepada Dirjen AHU Kementerian Hukum RI, terkait permasalahan dualisme di internal kepengurusan PMI.
Widodo menyampaikan bahwa sebagai bagian dari tindak lanjut, Tim Badan Usaha Ditjen AHU akan melakukan kajian mendalam terkait status hukum PMI. Hal ini dilakukan mengingat PMI dibentuk melalui undang-undang, bukan melalui mekanisme pendaftaran organisasi yang biasa dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum pada Ditjen AHU.
Kajian ini mencakup analisis apakah organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang dapat diperlakukan sama dengan organisasi yang terdaftar melalui Ditjen AHU.
“Tim Badan Hukum Ditjen AHU akan mengkaji terlebih dahulu, apakah PMI ini merupakan badan hukum publik atau badan hukum privat,” ujar Widodo, Kamis (12/12/2024).
Hendrew Gugat Norman Rp24 Miliar karena Merasa Dirugikan dalam Kasus Tanah Jalan Surya Sumantri
Dirinya menambahkan PMI memiliki dasar hukum yang berbeda dari organisasi pada umumnya. Hal ini karena PMI didirikan berdasarkan pada Undang-Undang Kepalangmerahan, sehingga berbeda dengan status organisasi lain yang terdaftar pada Ditjen AHU.
"Kami memahami bahwa PMI memiliki dasar hukum yang berbeda dari organisasi pada umumnya. Oleh karena itu, kami akan menelaah secara cermat dan menyeluruh terhadap kondisi ini agar tidak hanya sesuai regulasi tetapi juga dapat mendukung efektivitas operasional PMI," tambah Widodo.
Lebih lanjut, Widodo juga menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk menerima permohonan audiensi dari pihak manapun, termasuk untuk memediasi penyelesaian dinamika yang sedang terjadi dalam organisasi PMI.
Hal ini sejalan dengan komitmen Ditjen AHU dalam menciptakan ruang dialog yang inklusif dan solutif bagi berbagai pihak.
Seperti diketahui, kursi Ketua Umum PMI menjadi rebutan. Jusuf Kalla resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI. Namun, Agung Laksono mencoba merebut kursi Ketum PMI lewat munas tandingan.
Sarmuji Puji Kepemimpinan Khofifah, Ingin Capaiannya Selama Pimpin Jatim Dilanjutkan Kembali
Ketum PMI versi Munas ke-22, JK menilai terpilihnya Agung Laksono dari munas tandingan tidak sah karena tidak memenuhi syarat.
Sementara itu, Agung Laksono mengatakan akan melaporkan kepengurusan versinya ke Kementerian Hukum.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyebut Agung Laksono gagal memenuhi syarat mencalonkan diri menjadi calon Ketua PMI. Agung disebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PMI.
"Syarat di Palang Merah itu untuk menjadi calon (Ketua) itu harus didukung 20 persen anggota yang punya hak suara. Dan itu harus lebih 100 suara, nah kemudian terjadi kemarin yang saudara Agung Laksono, hanya didukung 30 suara sah, jadi tidak mungkin jadi calon," kata Jusuf Kalla dalam wawancara ekslusif program iNews Siang, dikutip Kamis (12/12/2024).
