Buntut Status Darurat Militer, Polisi Geledah Kantor Presiden Yoon Suk Yeol

SEOUL, iNews.id - Kepolisian Korea Selatan (Korsel) menggeledah kantor presiden Yoon Suk Yeol di Seoul, Rabu (11/12/2024). Penggeledahan ini terkait dengan penyelidikan pelanggaran hukum terkait penerapan status darurat militer pada pekan lalu.

Kantor berita Yonhap melaporkan, Yoon tak ada di kantor presiden saat saat para penyelidik kepolisian memasuki gedung untuk menggeledah setiap ruangan.

Para penyelidik sedang mencari barang bukti materi terkait penerapan status darurat militer oleh Yoon pada Selasa dan Rabu pekan lalu. Status itu hanya berlaku selama sekitar 6 jam sampai parlemen membatalkannya karena menyalahi aturan.

Selain kantor presiden, kepolisian juga menggeledah Markas Kepolisian Metropolitan Seoul dan Dewan Nasional Garda Kepolisian.

Sementara itu Kepala Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) Korsel Oh Dong Woon mengatakan akan menangkap Yoon jika semua persyaratannya terpenuhi. Lembaga penegak hukum, tak hanya organisasinya tapi juga kepolisian, terus menyelidiki kasus ini.

"Jika situasinya memungkinkan, kami akan berusaha melakukan penangkapan darurat atau penangkapan berdasarkan surat perintah pengadilan," kata Oh, kepada parlemen.

Dia menjamin akan mengambil setiap tindakan yang diperlukan guna mengungkap kasus yang menghebohkan ini.

"Kami sedang melakukan penyelidikan menyeluruh dan kami akan mengevaluasi permintaan mengenai penangkapan," kata Oh, seraya menegaskan bahwa menangkap seseorang harus memenuhi prosedur terlebih dulu, termasuk kelengkapan barang bukti.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah bepergian ke luar negeri pada Senin lalu. Namun berdasarkan hukum di Korsel, seorang presiden kebal terhadap tuntutan hukum selama menjabat, kecuali untuk tuduhan pemberontakan.

Selain itu parlemen Majelis Nasional pada Selasa kemarin mengesahkan resolusi untuk menyerukan penangkapan Presiden Yoon.