Pemerintah Palestina Jelaskan Alasan Presiden Mahmoud Abbas Umumkan Calon Pengganti

TEPI BARAT, iNews.id - Pemerintah Palestina menegaskan rencana transfer kekuasaan presiden tak terakit dengan kondisi kesehatan Presiden Mahmoud Abbas.

Abbas pada Rabu (27/11/2024) mengumumkan calon penggantinya sebagai presiden jika kursi kepemimpinan kosong.

Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz Nofal menjelaskan pengumuman Abbas tersebut tak terkait dengan kondisi kesehatan presiden berusia 89 tahun tersebut.

Menurut Nofal, peralihan pemimpin diperlukan agar transisi pemerintah berjalan lancar.

"Tidak, skenario serupa terjadi saat (mantan Presiden Yasser) Arafat meninggal dunia. Setelah itu, terjadi peralihan kekuasaan secara bertahap," katanya.

Dia menambahkan, pengumuman Abbas itu justru merupakan perkembangan positif.

"Semua orang di (negara) Barat sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan Abbas. Penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Presiden Abbas telah memberikan indikasi kuat kita memiliki hukum dan organisasi yang tepat untuk mewujudkannya," kata dubes.

Abbas, dalam dekritnya, mengatakan Ketua Dewan Nasional Palestina (PNC) Rawhi Fattuh akan menjadi penggantinya sementara jika jabatan presiden kosong.

Jika jabatan Presiden Otoritas Nasional kosong karena tidak adanya dewan legislatif, presiden Dewan Nasional Palestina akan mengambil alih tugas untuk sementara, kata Abbas.

Dekrit juga menyebutkan, setelah masa transisi, pemilu harus diadakan dalam waktu 90 hari. Batas waktu tersebut bisa diperpanjang jika terjadi force majeure atau peristiwa di luar kendali manusia.

Berdasarkan aturan yang berlaku di Palestina, Ketua Dewan Legislatif Palestina (PLC) seharusnya mengambil alih pimpinan Otoritas Palestina jika terjadi kekosongan kekuasaan. Masalahnya, PLC, yang mayoritas kursinya dikuasai oleh Hamas, sudah dibubarkan oleh Abbas pada 2018.

Pembubaran PLC saat itu bisa dibilang sebagai puncak konflik antara partai yang dimpin Abbas, Fatah, dengan Hamas, yang sudah berlangsung 10 tahun lebih.

Sementara itu PNC adalah parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang memiliki lebih dari 700 anggota dari seluruh wilayah Palestina dan luar negeri.

Hamas bukan anggota PLO sehingga tidak memiliki perwakilan di dewan tersebut. Selain itu para deputi PNC tidak dipilih, namun ditunjuk.