KPK RI Soroti Pokir DPRD Cianjur, dan Rentan Dikorupsi Begini Katanya

CIANJUR, iNewsCianjur.id - Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Arif Nurcahyo, mengatakan dalam kunjungannya ke Gedung DPRD Cianjur, Selasa 19 November 2024 kemarin. Bahwa aspirasi masyarakat atau yang biasa disebut dengan Pokir rentan dikorupsi.

Menurutnya, kerawanan tersebut mulai dari perencanaan dan penganggaran Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD).

"Berdasarkan pemetaan di pemerintah daerah, ada beberapa titik rawan korupsi mulai perencanaan dan penganggaran APBD. Salah satunya yang sering dibahas dan ditangani KPK itu ada kegiatan namanya pokir," kata Arif.

Pokir menjadi rentan dikorupsi lantaran beberapa prosedur tahapan yang tidak dilaksanakan dengan baik. 

"Kami melihat ada titik-titik kritis pokir-pokir yang tidak sesuai. Misalnya tidak sesuai dengan RKPD, RJPMD, Rencana Kerja (renja), dan rencana strategis (Renstra) masing-masing OPD yang ditunjuk," ujarnya. 

Di beberapa kasus, anggota DPRD malah bertindak sebagai pihak pengerja.  Sehingga, pokir tidak tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. 

"Bahkan ada pokir yang diusulkan sendiri, dilaksanakan sendiri, diawasi sendiri, dan dinikmati sendiri," paparnya. 

Untuk Cianjur, Arif menyebutkan kerawanan pokir dijadikan ladang korupsi terindikasikan buruknya nilai di Monitoring Center for Prevention (MCP) 

"Dari skor MCP Survei Penilaian Integritas (SPI), Kabupaten Cianjur poinnya 69. Sementara rata-rata di Jawa Barat 71 dan  nasional 70," pungkasnya.