Pemerintah AS Paksa Google Jual Chrome, Ada Masalah Apa?

JAKARTA, iNews.id - Google dipaksa menjual browser (peramban) Chrome miliknya. Desakan ini dilayangkan oleh pejabat antimonopoli Amerika Serikat dari Departemen Kehakiman.

"Pejabat tinggi antimonopoli Departemen Kehakiman di AS memutuskan untuk meminta hakim memaksa Google Alphabet Inc. menjual peramban Chrome miliknya dalam apa yang akan menjadi tindakan keras bersejarah terhadap salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia," ungkap laporan Bloomberg, dikutip Selasa (19/11/2024).

Departemen tersebut menilai Google secara ilegal memonopoli pasar pencarian dengan mewajibkan tindakan terkait kecerdasan buatan dan sistem operasi telepon pintar Android.

Lebih lanjut, pejabat antimonopoli bersama dengan negara-negara bagian yang telah bergabung dalam kasus ini juga berencana merekomendasikan pada Rabu (20/11) agar hakim federal Amit Mehta memberlakukan persyaratan lisensi data. Informasi ini disampaikan sumber yang tak ingin disebutkan namanya.

Chrome difokuskan pada kasus ini karena menjadi salah satu peramban web terpopuler (pangsa pasar 61 di AS) dan merupakan kunci bagi bisnis iklan Google. Dilaporkan juga bahwa Google dapat melihat aktivitas dari pengguna yang masuk dan menggunakan data tersebut untuk promosi bertarget guna menghasilkan pendapatan.

Selain itu, Google juga menggunakan Chrome untuk mengarahkan pengguna ke Gemini, produk AI andalan Google.

Di sisi lain, 'AI Overviews' Google menyebabkan banyak penerbit situs web mengeluh, karena perangkat teknologi itu ternyata mengurangi lalu lintas serta pendapatan iklan, karena pengguna jarang mengklik untuk melihat data dari sumber asli.

Kasus ini telah diajukan pertama kali pada pemerintahan Donald Trump dan dilanjutkan di bawah Presiden Joe Biden.

Pejabat antimonopoli berencana juga untuk merekomendasikan Mehta untuk memberlakukan persyaratan lisensi data. Jika Mehta menerima usulan tersebut, itu akan mengubah pasar pencarian daring dan industri AI yang sedang berkembamg.

Langkah ini juga merupakan upaya agresif mengendalikan perusahaan teknologi sejak upaya sebelumnya gagal dalam memecah Microsoft dua dekade lalu.

Sementara itu, Lee-Anne Mulholland, wakil presiden urusan regulasi Google mengatakan, Departemen Kehakiman mendorong agenda radikal yang melampaui masalah hukum dalam kasus ini.

"Pemerintah yang ikut campur dalam masalah ini akan merugikan konsumen, pengembang, dan kepemimpinan teknologi Amerika tepat pada saat hal itu sangat dibutuhkan," kata Mulholland.