Dibayangi Ancaman Perang Dagang Baru, Biden dan Xi Jinping Bertemu

Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump di Washington.

Kedua pemimpin ini menghadiri pertemuan para kepala negara kelompok Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Lima, Peru, yang dimulai pada hari Jumat (15/11). Pertemuan hari Sabtu (16/11) menjadi pertemuan ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara langsung sejak Biden menjabat.

Hubungan antara China dan AS, negara adidaya paling penting di dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai perang dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang dalam empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai masalah mulai dari perang dagang hingga TikTok.

Pada 2023, Meksiko mengambil alih posisi China sebagai mitra dagang terbesar AS untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap berusaha mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.

Melansir dari Aljazeera, penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan, menjelang pertemuan di Lima, Peru, Xi dan Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih dan perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak dalam periode tersebut.

Dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun ini, Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif 60 untuk semua impor China ke AS. Berikut gambaran bagaimana hubungan AS-China terus memburuk di bawah kepemimpinan Biden dan apa yang akan terjadi di bawah kepemimpinan Trump 2.0 .

Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai perang dagang dengan China setelah menyalahkan Beijing atas praktik-praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang besar dan menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, dan harga rendah yang tidak adil yang merugikan produsen AS. China pun telah lama membantah tuduhan-tuduhan ini.

Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang lebih tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25 di bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis dan membalas dengan tarif yang lebih tinggi pada impor AS.

Namun, menjelang akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang akan membuat Washington mengurangi tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berkomitmen untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual dan juga membeli tambahan barang AS senilai USD200 miliar di atas level tahun 2017 pada akhir 2021.

Trump memuji kesepakatan dengan Xi Jinping, sebagai sebuah kesuksesan, tetapi para peneliti pada 2022 mengatakan bahwa China hanya membeli barang senilai 58 dari jumlah yang telah mereka sepakati untuk dibeli.

Biden terutama mempertahankan tarif era Trump selama masa jabatannya dan juga memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan China karena berurusan dengan Rusia, menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Pada Mei 2024, Pemerintahan Biden meninjau kembali pembatasan Pasal 301 dan memberlakukan tarif yang lebih tinggi antara 25 hingga 100 persen untuk beberapa impor China. Kendaraan listrik dan sel surya termasuk di antara barang-barang yang terkena dampak.

Biden juga memperketat kontrol ekspor pada teknologi semikonduktor yang penting untuk mengembangkan kecerdasan buatan dan mengancam akan memperluas sanksi pada bank-bank China yang bekerja sama dengan Rusia. Tarif terhadap China saat ini menyumbang USD77 miliar dari USD79 miliar yang diperoleh pemerintah AS melalui tarif, menurut Tax Foundation, sebuah lembaga pemantau yang berbasis di Washington. Pada tahun 2022, defisit perdagangan AS dengan China mencapai USD383 miliar.

Sementara, masa jabatan kedua Trump dapat membuat perang dagang meningkat, demikian prediksi para ekonom. Pilihan kabinet utamanya termasuk beberapa pejabat yang dikenal mendukung sikap yang lebih keras terhadap Beijing, termasuk Senator Florida Marco Rubio. Senator yang ditunjuk Trump sebagai menteri luar negerinya yang akan datang ini berada di bawah sanksi Beijing karena kritiknya yang blak-blakan terhadap kebijakan-kebijakan China.

Di sisi lain, kabinet Trump juga mencakup pemilik X dan Tesla, Elon Musk, yang setidaknya ketika mengenakan topi pebisnisnya tidak terlalu keras terhadap China. Meskipun presiden terpilih ini telah lama mengklaim bahwa ketidakseimbangan perdagangan AS-RRT hanya dapat diperbaiki dengan menerapkan tarif tinggi pada barang-barang Tiongkok, para analis mencatat bahwa tarif periode pertamanya tidak menutup kesenjangan tersebut.

Tarif tersebut, yang juga dimaksudkan untuk mendorong produsen AS di China untuk kembali ke negara itu dan meningkatkan produksi, justru menyebabkan beberapa produsen beralih ke negara-negara yang sama murahnya seperti Bangladesh atau Vietnam, menurut temuan tahun 2021 oleh QIMA, sebuah firma audit Hong Kong.

Sementara itu, rencana Trump untuk Taiwan kurang jelas. Pada masa jabatan pertamanya, ia berbicara langsung dengan mantan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang memicu kemarahan Beijing. Secara tradisional, AS menghindari kontak antar pemimpin. Pemerintahan Trump juga meningkatkan penjualan senjata ke pulau tersebut.

Namun, selama kampanye pemilu tahun ini, Trump, ketika berbicara di podcast Joe Rogan, menuduh Taiwan mencuri bisnis chip Amerika, merujuk pada ketergantungan AS pada semikonduktor pulau itu. Dia juga mengkritik Taiwan karena tidak membayar AS untuk "perlindungan". Para analis mengatakan bahwa komentar-komentar tersebut dapat menandakan hubungan yang kurang bersahabat.

Sedangkan untuk TikTok, Trump terbukti lebih fleksibel, meskipun ia pertama kali memimpin tuntutan terhadap perusahaan tersebut. Selama kampanye tahun ini, ia berjanji untuk menyelamatkan TikTok tetapi belum mengungkapkan rinciannya. Trump berpendapat bahwa melarang TikTok akan memberdayakan Facebook, yang ia sebut sebagai "musuh rakyat".

Para ahli mengatakan Trump dapat mendorong pihak berwenang AS untuk memodifikasi larangan Biden atau membatalkannya. Pakar regulasi teknologi Anupam Chander mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Trump juga dapat meminta Kongres AS untuk melakukan negosiasi ulang dengan perusahaan tersebut.

"Saya rasa banyak politisi yang lebih suka TikTok tidak diblokir di AS pada bulan Januari. Bagaimanapun juga, sekitar 170 juta orang Amerika terus menggunakan aplikasi ini, bahkan setelah pemerintah mengatakan bahwa ini adalah ancaman keamanan nasional," kata Chander.