Informasi Hoaks Menyebar Jelang Pemungutan Suara, AMSI Sumsel Inisiasi Deklarasi Pilkada Damai

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Mendekati hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang, informasi hoaks yang menyebar mulai marak.

Hal itu disampaikan, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sumsel, Ardy Fitriansyah, pada Diskusi Publik dan Deklarasi Pilkada Damai dengan tema ‘Anti Informasi Hoaks’ yang diinisiasi AMSI Wilayah Sumsel, di Ngupiday Cafe, Palembang, Jumat (15/11/2024).

Data yang dihimpun Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) pada semester I 2024 informasi hoaks mencapai 2.119, jumlah ini hampir menyentuh total temuan hoaks sepanjang 2023 yang mencapai 2.330.

"Karena itu, kami dari AMSI Sumsel mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang damai dan bersih dari segala bentuk informasi hoaks serta ujaran kebencian,” ujar dia.

Berkaca dari kondisi tersebut, CEO Mattanews.co itu mengingat, Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung 55 hari lagi atau pada Rabu, 27 November 2024 agar saling bahu-membahu mewujudkan Pilkada yang kondusif, aman, dan damai.

“Ini demi mewujudkan demokrasi yang bermakna dan berkualitas dengan menyampaikan informasi yang akurat anti hoaks serta menjaga agar tetap demokratis dan kondusif,” kata dia, seraya menambahkan, kegiatan ini diinisiasi AMSI Sumsel serta beberapa organisasi profesi wartawan lainnya seperti PWI Sumsel, IWO Sumsel.

Dalam diskusi ini, menghadirkan narasumber Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar Butar-Butar, Kabid PKP Dinas Kominfo Sumsel, Andi Syuman. Lalu dihadiri perwakilan PWI Sumsel, perwakilan Polda Sumsel, IJTI Sumsel, AJI Sumsel, serta para jurnalis di Palembang.

Menurut Bagindo Togar, justru Pilkada Serentak 2024 ini bukan hanya tanggung jawab institusi penyelenggara. Lebih dari itu, demokrasi adalah milik masyarakat, sehingga turut mengambil peran dalam mengawal Pilkada berjalan damai.

Selama ini, Bagindo tidak sepakat dengan tema Pilkada Damai, karena politik haruslah ramai dan berisik, dan penuh intrik, serta saling serang antar pasangan kandidat secara intelektual, agar masyarakat dapat mengetahui kapabilitas masing-masing kandidat.

"Saya, tidak sepakat dengan judul Pilkada Damai. Pada prinsipnya politik harus berisik dan penuh intrik. Mari kita pancing kandidat itu untuk saling serang (secara intelektual), agar masyarakat dapat mengukur kapabilitas masing-masing kandidat dan KPU sebagai penyelenggara tidak sekadar menjadi event organizer,” ungkap dia.

Meski demikian, jelas Bagindo, yang terpenting adalah demokrasi sebagai proses saling menghargai dalam hal kesetaraan dan keadilan. Maka dari itu, perlu menghindari perselisihan yang dapat merugikan orang lain dan menjadi pemilih yang bijak.

“Banyak pihak yang terlibat dan ikut berperan didalamnya, semuanya harus terlibat untuk memastikan bahwa proses ini betul-betul sejalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara baik,” jelas dia.

Sebab, proses demokratis, adalah proses di mana semua pihak saling menghargai dalam kesetaraan dan keadilan.

“Maka tentu hal-hal yang bersifat destruktif, konflik berlebihan dan seterusnya itu mesti dihindari atau tidak muncul,” tandas dia.