Luluk-Lukmanul Soroti Tingginya Korupsi di Jawa Timur

JATIM - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim menyoroti tingginya kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur . Mereka juga menyinggung sejumlah kantor pemerintahan di lingkungan Pemprov Jawa Timur yang digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan saat debat kedua Pilgub Jawa Timur dengan tema Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif Serta Pelayanan Publik Yang Inklusif Minggu (3/11/2024).

Data ICW (Indonesia Corruption Watch) tahun 2023 Jawa Timur ternyata juga memilki kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, inilah realitas yang harus kita tuntaskan, kata Luluk.

Dia menegaskan, dirinya dan Lukman bertekad untuk menghadirkan birokrasi baru yang memecahkan masalah, bukan justru yang menjadi masalah.

Oleh karena itu bapak ibu sekalian, apabila bapak ibu percaya kepada kita, Luluk-Lukman memimpin Jawa Timur kita pastikan bahwa tidak ada lagi kantor pemerintahan yang akan digeledah KPK, tidak ada kepala dinas yang akan dijadikan tersangka, ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Luluk juga menuturkan bahwa m Jatim juga memiliki tantangan serius. Di samping itu ada juga agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus dikawal.

"Itu artinya Pemprov Jawa Timur harus memastikan tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang lapar, zero hunger, dan pendidikan harus tuntas berkualitas, dan 100 persen warganya harus juga punya jamban yang sehat dan juga bersih," ujarnya.

"Namun, demikian bahwa kita masih punya data terakhir ada 19,2 persen atau setara dengan 2.158.000 rumah tangga di Jawa Timur yang tidak punya jamban sehat, dan indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur juga peringkat 21 dibandingkan dari seluruh Indonesia," sambung dia.

Luluk menegaskan, yang dibutuhkan Jatim adalah sebuah kepemimpinan yang solutif dan cantik, cerdas yang adaptif, transparan dan transformatif, inovatif dan antikorupsi.

"Oleh karena itu, jangan pernah berbangga kita menerima begitu banyak penghargaan, apalah artinya penghargaan, kalau ternyata rakyat kita miskin, ngurus KTP susah, ngurus BPJS susah apalagi ngurus izin juga susah belum tahu kapan akan selesai dan berapa biaya semestinya yang harus dibayarkan," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Lukman menerangkan dirinya bersama Luluk merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mereka bertekad untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 8 persen lebih.

Tentu sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat kita tahu Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Itu sesungguhnya kalau kita maknai 10 persen agar kita terhindar dari middle income trap, pungkasnya.