Heboh, Putra Pendiri Singapura Lee Hsien Yang Ajukan Suaka ke Inggris

Heboh, Putra Pendiri Singapura Lee Hsien Yang Ajukan Suaka ke Inggris

Terkini | inews | Rabu, 23 Oktober 2024 - 06:07
share

LONDON, iNews.id - Kabar mengejutkan dari Singapupura. Lee Hsien Yang, putra bungsu pendiri Singapura mendiang Lee Kwan Yew, mengajukan suaka politik ke Inggris. Pria yamg juga adik dari mantan Perdana Menteri Lee Hsien Loong itu menyebut dirinya sebagai pengungsi politik di Inggris.

Lee mengatakan dalam posting-an di Facebook, Selasa (22/10/2014), pemerintah Inggris telah memberinya suaka atas "penganiayaan" yang dialami di Singapura.

Menurut Lee, dia mengajukan suaka politik ke Inggris sejak 2022 sebagai pilihan terakhir. Pemerintah Inggris baru menyetujui suaka bagi Lee pada Agustus lalu.

"Serangan pemerintah Singapura terhadap saya sudah diketahui publik. Mereka menuntut putra saya, mengajukan tuntutan disipliner terhadap istri saya, serta menggelar penyelidikan palsu yang telah berlangsung selama bertahun-tahun," katanya, dalam posting-an.

Bahkan Lee tak bisa pulang ke Singapura untuk menghadiri pemakaman kakaknya, Lee Wei Ling, yang meninggal pada 9 Oktober lalu akibat sakit parah bertahun-tahun.

"Berdasarkan fakta-fakta ini, Inggris menetapkan bahwa saya menghadapi risiko penganiayaan yang beralasan serta tidak bisa kembali ke Singapura dengan aman," ujarnya.

Lee dan Lee Wei Ling bertahun-tahun hidup terasing dari kakak mereka, Lee Hsien Loong. Padahal Lee Hsien Loong merupakan orang terkemuka Singapura, bahkan sampai saat ini meski tak lagi menjabat perdana menteri. Dia merupakan PM Singapura terlama yang menjabat yakni 20 tahun.

Keretakan hubungan keluarga tersebut dipicu  ketidaksepakatan atas nasib rumah mendiang ayah mereka yang meninggal pada 2015.

Konflik keluarga itu baru terungkap ke publik beberapa tahun belakangan setelah Lee Hsien Yang memihak partai oposisi untuk melawan kakaknya dalam pemilu 2020.

Sementara itu Pemerintah Singapura menegaskan tuduhan penganiayaan terhadap Lee tidak berdasar dan tidak beralasan.

Sejauh ini belum ada komentar langsung dari pemerintah Inggris.

Topik Menarik