Perhatian Madrasah Diniyah Jawa Timur Meningkat, Pemprov Gelontor Rp1 Triliun dalam 5 Tahun Terakhir
SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menegaskan, penguatan pendidikan diniyah di pesantren menjadi salah satu program prioritas karena ada lebih dari 6.600 pesantren di Jatim. Mulai dari pondok pesantren tradisional atau salaf maupun pesantren modern.
“Perhatian untuk pesantren secara nyata kita lakukan dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Program Bosda Madin ini adalah yang dilaksanakan dalam Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS),” tutur Adhy, Senin (14/10/2024).
Program tersebut sengaja digulirkan, karena Madrasah Diniyah telah ikut memberikan kontribusi besar dalam rangka meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa.
“Terlebih kami di Pemprov Jatim sangat konsen mendorong peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sehingga BPPDGS dan Bosda Madin adalah garda terdepan dalam mendulang peningkatan SDM di lingkungan pesantren,” ujar Adhy.
Ia mengungkapkan, dengan digelontornya program BPPDGS (Bosda Madin), maka anggaran tersebut bisa digunakan untuk peningkatan kualitas operasional sekolah. Yang harapannya bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar sehingga lulusan pendidikan atau sekolah diniyah di pesantren memiliki daya saing yang menonjol.
Adhy kemudian merinci BPPDGS atau Bosda Madin yang telah dialokasikan selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dan khusus di tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp200.456.190.000. Alokasi itu untuk 38 Kabupaten Kota yang dilakukan dalam enam bulan pembayaran.
Lebih lanjut ditegaskan Adhy, BPPDGS atau Bosda Madin memiliki sejumlah sasaran program. Diantaranya, untuk Santri atau Warga Belajar, untuk Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula atau Wustho, dan untuk program kejar Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren.
Program tersebut juga menyasar untuk Ustadz atau Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula atu Wustho dan Guru Swasta SD/MI/Salafiyah Ula/SMP/MTs/Salafiyah Wustho Swasta dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap.
“Bosda Madin dilaksanakan juga bertujuan untuk meringankan serta mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan santri, warga belajar, juga siswa khususnya dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh pendidikan,” tegas Adhy.
Hal ini merupakan wujud implementasi bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara.
Khususnya yang berusia 7-15 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Kita juga memperhatikan kesejahteraan guru. Kita ada alokasi khusus honorarium kinerja yang kita berikan pada Kepala Sekolah, Guru Paud, TK, SD dan SMP non PNS se Jawa Timur. Angkanya sebesar Rp19.368.000.000 setahun,” tegasnya.
Tak hanya itu, sebagai perhatian untuk guru madrasah diniyah, Pemprov Jatim telah memberikan beasiswa S1, S2 dan S3 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan pesantren.
Program ini telah dilaksanakan sejak 2019-2024, dan total ada sebanyak 5.683 penerima manfaat beasiswa S1, S2 dan S3 dari Pemprov Jatim, yang semuanya adalah santri dan guru madrasah diniyah di Jatim.
“Rinciannya yaitu, 3.080 untuk penerima beasiswa program S1, 1.355 penerima beasiswa program S2, 130 penerima beasiswa program S3. Dan tak ketinggalan ada 995 penerima beasiswa program M1 dan M2 atau setara S1 dan S2 di Ma’had Aly yang merupakan perguruan tinggi khas pesantren,” tegas Adhy.
“Untuk beasiswa program S1 di Universitas Al Azhar Mesir, total jumlahnya sudah mencapai 123 mahasiswa yang kita kirim dengan beasiswa dari Pemprov Jatim. Ini adalah upaya besar dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pesantren kita,” imbuhnya.
Sedangkan untuk infrastruktur pendidikan, Pemprov Jatim mengalokasikan sebesar Rp.157.080.473.527 untuk Bangunan dan Sarana Prasarana kepada PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, SMA, SMK, dan Ponpes dengan total 615 Lembaga se Jawa Timur.
Tidak hanya itu, masih dalam upaya peningkatan kualitas SDM Jatim, Pemprov juga menggelontor program Pendidikan Kesetaraan Vokasi. Tak tanggung-tanggung alokasi anggarannya mencapai Rp. 4.999.500.000 yang ditujukan untuk 11 Kabupaten dengan IPM rendah di Jawa Timur.
“Kita yakin dengan apa yang sudah dan akan kita lakukan akan meningkatkan kualitas SDM kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekaligus menguatkan posisi Jatim sebagai Gerbang Nusantara Baru,” pungkas Adhy.
