Para Pakar PBB Desak Semua Negara Akui Kemerdekaan Palestina

JENEWA, iNews.id - Sekelompok pakar PBB menyerukan agar semua negara mengakui berdirinya negara Palestina. Mereka menegaskan hanya dengan kemerdekaan Palestina, perdamaian akan tercipta di Timur Tengah.

Para pakar, termasuk Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di wilayah Palestina, mengatakan negara merupakan pengakuan penting atas hak-hak rakyat Palestina serta perjuangan mereka menuju kebebasan dan kemerdekaan.

“Ini adalah prasyarat bagi perdamaian abadi di Palestina dan seluruh Timur Tengah, dimulai dengan deklarasi segera gencatan senjata di Gaza dan tidak ada lagi serangan militer ke Rafah,” kata para pakar, dalam pernyataan, dikutip dari Reuters, Senin (3/6/2024).

“Solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan yang disepakati secara internasional menuju perdamaian dan keamanan bagi Palestina dan Israel serta jalan keluar dari siklus kekerasan dan kebencian yang terjadi selama beberapa generasi.”

Seruan para pakar ini disampaikan kurang dari sepekan setelah Spanyol, Irlandia, dan Norwegia resmi mengakui negara Palestina. Sikap tiga negara Eropa itu membuat murka Israel. Pengakuan itu juga membuat Israel semakin terisolasi setelah hampir 8 bulan berperang di Gaza.

Alasan yang disampaikan pun serupa, ketiga negara berpandangan pengakuan negara Palestina akan mempercepat perdamaian di kawasan. Spanyol, Irlandia, dan Norwegia berharap keputusan mereka akan mendorong negara-negara Uni Eropa lain untuk melakukan langkah serupa. 

Spanyol dan Irlandia menjadi negara terbesar dan paling berpengaruh secara politik di Uni Eropa yang mengakui kemerdekaan Palestina.

“Kami berharap pengakuan dan alasan kami berkontribusi terhadap negara-negara Barat lain yang mengikuti jalan ini, karena semakin besar kita, semakin besar kekuatan yang kita miliki untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, saat pertama kali mengumumkan pengakuan negara Palestina pekan lalu.

Ketiga negara tersebut mengakui negara Palestina dengan berpatokan pada perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama kedua negara.

Sebagai respons Israel menarik duta besarnya (dubes) dari Madrid, Oslo, dan Dublin serta memanggil dubes ketiga negara untuk mengajukan protes. 

Israel juga melarang misi diplomatik Spanyol di negara Yahudi itu untuk memberikan layanan konsuler kepada warga Palestina di Tepi Barat. Belum cukup, Israel menyebut Spanyol membantu Hamas. 

Spanyol pun membalas dengan melontarkan kritik, menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai genosida yang nyata.

Bukan hanya itu, Spanyol mendesak anggota Uni Eropa lain untuk secara resmi mendukung Mahkamah Internasional (ICJ) yang pada Jumat pekan lalu agar Israel memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militer di Kota Rafah.