Pertama Kali Digelar, Social Security Summit 2024 Upaya Lepas dari "Middle Income Trap"
JAKARTA,iNews.id - BPJS Ketenagakerjaan menggelar Social Security Summit 2024, sebuah langkah strategis untuk mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Acara yang pertama kali digelar di Indonesia ini diresmikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 26 November 2024.
Menteri Yassierli menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap inisiatif ini. Ia berharap diskusi yang terjalin dapat melahirkan strategi jaminan sosial yang efektif bagi masyarakat.
"Semoga hasil diskusi nanti benar-benar menghasilkan strategi dan solusi yang konkret. Kementerian Ketenagakerjaan siap menerima masukan terkait regulasi, kebijakan, dan strategi yang perlu ditempuh," ujar Yassierli.
Ia juga menekankan pentingnya peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi jaminan sosial bagi masyarakat dan mendorong perluasan kepesertaan, termasuk dengan menerapkan pendekatan preventif. Menaker juga menitipkan beberapa hal penting untuk dibahas, termasuk perlindungan jaminan sosial dan perlunya pendekatan preventif dalam jaminan ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan akan memiliki peran yang sangat signifikan ke depan dalam aksi-aksi proaktif. Kita tunggu hasil rekomendasinya," tuturnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menjelaskan bahwa Social Security Summit 2024 merupakan respons terhadap tantangan besar yang dihadapi negara-negara berpenghasilan menengah, termasuk Indonesia, yaitu "middle income trap". Fenomena ini terjadi ketika negara-negara berpenghasilan menengah mengalami stagnasi dan kesulitan bertransisi menuju status negara berpenghasilan tinggi.
"Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap middle income trap adalah ketidakcukupan sistem jaminan sosial yang mampu mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," terang Anggoro.
Ia menambahkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial membuat masyarakat semakin rentan dan menghambat inovasi serta produktivitas.
Anggoro juga menyoroti dominasi pekerja informal di Indonesia, yang mencapai hampir 60 atau sekitar 84,13 juta pekerja. Selain itu, demografi penduduk Indonesia tengah bergerak menuju era "ageing population", di mana proporsi penduduk lansia meningkat.
"Pekerja informal dan penduduk lansia rentan jatuh dalam kemiskinan saat mengalami risiko sosial ekonomi," ujar Anggoro. "Untuk itu, perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hal yang mutlak dilakukan agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," terangnya.
Hingga Oktober 2024, jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta, yang didominasi oleh segmen formal atau Penerima Upah (PU) sebesar 25,8 juta pekerja. Sementara itu, sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) jumlahnya sebesar 9,4 juta pekerja.
Social Security Summit 2024, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan dapat menjadi wadah diskusi untuk melahirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif dalam mengatasi tantangan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
"Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia adalah langkah penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja," tegas Anggoro.
"Dengan kerja sama yang erat dari semua pihak, saya yakin kita bisa bergerak bersama membangun Indonesia sejahtera," sambungnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, Dadang Komarudin, menegaskan kesiapan lembaganya dalam memberikan kontribusi nyata melalui tata kelola yang baik.
“Kami siap mendukung perekonomian bangsa dengan menjalankan fungsi jaminan sosial secara optimal,” ungkapnya.
Dadang menambahkan bahwa Social Security Summit 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan sinergi yang kuat, kesejahteraan pekerja diharapkan dapat terwujud, mendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
