Sebut Ada Upaya Telikung Arahan Prabowo Soal Pagar Laut, Said Didu: Menteri KKP Mulai Lembek

Pagar laut sepanjang 30,16 Km di perairan Kabupaten Tangerang mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dan mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji.

Said Didu menilai ada upaya menelikung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pagar laut. Hal itu disampaikan Said melalui akun media sosial X yang sebelumnya bernama Twitter.

“Arahan Presiden @Prabowo ttg pagar laut ditelikung?” cuitnya, Minggu (12/1/2025).

Said menyebut ada beberapa indikasi mulai dari sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melemah, hingga dimunculkan nelayan jadi-jadian.

“1) Menteri KKP mulai melembek, 2) Pihat PT ASG belokkan arah bhw pagar tsb dibuat oleh nelayan, 3) dimunculkan nelayan jadi-jadian (infonya mrk staf desa/lurah Kohod) sbg pembuat pagar,” tulis Said Didu.

Cuitan Said Didu pun mendapat tanggapan dari mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji. Menurut Susno, hanya orang gila dan tidak punya akal sehat yang percaya jika pagar laut itu dibuat oleh nelayan.

“Pagar laut dibelokan dibuat oleh nelayan; hanya org gila dang k punya akal sehat saja yg percaya,” tulis @Susno2g

Menurut Susno, laut tidak boleh dipagar. Dasar hukumnya adalah konvensi hokum laut internasional UNCLOS.

“Laut tidak boleh dipagar, dasar: konvensi hkm laut int (UNCLOS 1982) laut adalah wilayah publik tdk dpt dimiliki pribadi,” kata Susno.

Tidak hanya hukum internasional, kata Susno, dalam hukum laut Indonesia juga ditegaskan laut adalah wilayah negara dan tidak dapat dimiliki dan dipagari.

“Hkm laut Indonesia (UU No.17 Tahun 1985) jg menentukan bhw laut adalh wilayah negara dan tdk dpt dimiliki dan dipagari,” cuit Susno lagi.

Dalam cuitannya, Susno Duadji juga menyinggung sejumlah lembaga penegak hukum dan instansi terkait seperti @TNI AL,@kkp,@KPK RI, @DivHumas_Polri, dan @KejaksaanRI.