Pendidikan Kunci Masa Depan, Begini Strategi dan Tantangannya di Tahun 2025

Pendidikan memegang peranan penting sebagai kunci membangun masa depan bangsa. Sejumlah strategi disiapkan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 ini.

"Pendidikan adalah prioritas utama dalam membangun masa depan bangsa," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pada Taklimat Media Akhir Tahun 2024, dikutip Jumat (3/1/2025).

Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Pendidikan menjadi dua, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Mu'ti yang dipilih menggantikan Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, Kemendikdasmen yang ia pimpin baru dua bulan ini telah melaksanakan sejumlah inisiatif demi mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Mulai dari peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, guru ASN boleh mengajar di sekolah swasta, peluncuran program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan lainnya.

Dia menjelaskan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program yang menyentuh berbagai aspek, termasuk kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi, serta inovasi dalam pembelajaran.

Untuk tahun 2025, Kemendikdasmen memprioritaskan beberapa program strategis, seperti penguatan pendidikan karakter, pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 13 tahun, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Kementerian juga berfokus pada pengembangan talenta unggul dan penyediaan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh siswa di Indonesia, termasuk bantuan pendidikan bagi 18,59 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar.

"Dengan total anggaran Kemendikdasmen pada tahun 2025 sebesar Rp33,5 triliun, sejumlah program prioritas akan dilaksanakan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui magang dan sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK, serta penguatan literasi dan kebahasaan melalui distribusi buku bacaan bermutu dan pembinaan komunitas sastra," tuturnya.

Sementara Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi kita semua, khususnya dalam pelaksanaan tugas di Komisi X DPR RI.

"Sebagai komisi yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, riset dan inovasi, serta statistik, Komisi X DPR RI bekerja untuk memastikan bahwa berbagai program dan kebijakan yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya kepada SINDOnews, dikutip Jumat (3/1/2025).

Politikus Golkar ini mengatakan, ketika kalender beralih ke tahun 2025, Komisi X DPR RI menyambut lembaran baru dengan harapan dan optimisme yang tinggi, serta tetap fokus pada isu-isu penting dalam bidang pendidikan.

Kepada Kemendikdasmen, Hetifah menuturkan, Komisi X mendesak Kemendikdasmen untuk merumuskan kebijakan dan strategi penyelesaian permasalahan guru honorer dan PPPK seperti gaji, tunjangan, sertifikasi, dan distribusi.

"Serta menghitung kebutuhan anggaran dan target penyelesaiannya, termasuk percepatan sertifikasi guru dan dosen," jelas Hetifah.

Sementara untuk Kemendikti Saintek, Komisi X mendorong evaluasi dan penyelesaian terhadap permasalahan perguruan tinggi, di antaranya seperti seleksi mahasiswa, tunjangan kinerja dosen, dan percepatan sertifikasi dosen.

"Juga mendorong peningkatan jumlah beasiswa dan menambah program dan bantuan bagi perguruan tinggi swasta yang tepat sasaran dan dikelola dengan baik, serta meningkatkan alokasi anggaran untuk perguruan tinggi vokasi baik dalam bentuk sarpras maupun non-sarpras," ujarnya.

Beragam Tantangan Dunia Pendidikan

Pengamat Pendidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto mengatakan, tantangan pendidikan Indonesia 2025 adalah akses pendidikan yang akan turun akibat tekanan ekonomi global dan nasional.

"Banyak keluarga menengah ke bawah yang mengalami PHK atau bisnis makin susah. Pendidikan hanya bisa dinikmati kelompok mapan dan kaya," ujar Totok.

Dia melanjutkan, kualitas pendidikan juga mendapat banyak masalah karena kualitas dan kinerja guru yang masih stagnan.

"Apalagi, serbuan kecerdasan buatan akan semakin menyulitkan ikhtiar menaikkan kualitas pendidikan karena masih gagapnya pendidik kita dalam menggunakan teknologi," ujar dia.

Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, menyebutkan empat tantangan utama yang harus menjadi prioritas dalam dunia pendidikan Indonesia pada tahun 2025. Dalam keterangannya, ia menyoroti persoalan mutu pendidikan, tata kelola guru, aksesibilitas, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Salah satu isu utama adalah rendahnya skor Indonesia dalam tes PISA (Programme for International Student Assessment) di bidang literasi, numerasi, dan sains. "Selama mengikuti tes PISA, skor Indonesia terus menurun, termasuk pada 2022 lalu. Ini harus menjadi prioritas Menteri Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran," kata Satriwan.

P2G mengapresiasi langkah Kemendikdasmen yang menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas di tahun 2025.

Satriwan juga menyoroti pentingnya sertifikasi guru. "Kemendikdasmen menargetkan 800 ribu guru disertifikasi pada tahun 2025. Ini langkah tepat untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi," jelasnya.

Namun, masih ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi. P2G merekomendasikan agar syarat administratif untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dipermudah guna mempercepat proses sertifikasi.

Persoalan akses pendidikan menjadi tantangan setiap tahun, terutama terkait sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis zonasi. P2G menolak usulan penghapusan sistem zonasi yang diajukan oleh Wakil Presiden Gibran.

"Sistem zonasi adalah bentuk keberpihakan negara kepada anak-anak miskin. Jika dihapus, akan menciptakan ketidakadilan baru," ujar Satriwan.

Ia menekankan pentingnya pemerataan distribusi sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung sistem ini. P2G juga merekomendasikan pelimpahan kewenangan pembangunan unit sekolah baru dari Kementerian PUPR ke Kemendikdasmen guna mengurangi hambatan birokrasi.

Tantangan terakhir adalah relevansi pendidikan, khususnya kurikulum SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dengan kebutuhan dunia kerja. "Banyak lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar karena kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan industri," ungkap Satriwan.

Ia menyarankan agar pemerintah memperketat izin pendirian SMK baru dan memastikan kurikulumnya link and match dengan kebutuhan dunia kerja di wilayah masing-masing.

Satriwan menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai tantangan ini. "Empat persoalan ini harus menjadi prioritas untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman."