Mengapa Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Memberlakukan Darurat Militer?

Menurut pengamat, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol bertindak seperti pemimpin yang sedang dikepung. Dalam pidatonya pada Selasa malam, ia menceritakan upaya oposisi politik untuk melemahkan pemerintahannya sebelum mengatakan bahwa ia memberlakukan darurat militer untuk "menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan".

Dekritnya untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab - dengan pasukan berhelm dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen Majelis Nasional tempat helikopter terlihat mendarat di atap.

Media lokal juga menunjukkan adegan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung sementara staf mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran.

Sekitar pukul 23:00 waktu setempat pada Selasa, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas oleh parlemen dan kelompok politik, dan menempatkan media di bawah kendali pemerintah.

Namun, politisi Korea Selatan segera menyebut deklarasi Yoon ilegal dan inkonstitusional. Pemimpin partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, juga menyebut tindakan Yoon sebagai "langkah yang salah".

Sementara itu, pemimpin partai oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat liberal, meminta anggota parlemennya untuk berkumpul di parlemen guna menolak deklarasi tersebut.

Ia juga meminta warga Korea Selatan biasa untuk hadir di parlemen sebagai bentuk protes.

"Tank, pengangkut personel lapis baja, dan tentara bersenjata dan bersenjata pisau akan menguasai negara ini... Warga negara saya sekalian, silakan datang ke Majelis Nasional.”

Ribuan orang mengindahkan seruan itu, bergegas berkumpul di luar gedung parlemen yang kini dijaga ketat. Para pengunjuk rasa meneriakkan: "Tidak ada darurat militer!" dan "hancurkan kediktatoran".

Media lokal yang menyiarkan dari lokasi itu memperlihatkan beberapa perkelahian antara pengunjuk rasa dan polisi di gerbang. Namun, meskipun ada kehadiran militer, ketegangan tidak meningkat menjadi kekerasan.

Dan para anggota parlemen juga dapat melewati barikade - bahkan memanjat pagar untuk mencapai ruang pemungutan suara.

Tak lama setelah pukul 01:00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, menolak tindakan tersebut. Deklarasi darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

Mengapa Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Memberlakukan Darurat Militer?

1. Melumpuhkan Otoritas Sipil

Melansir BBC, darurat militer adalah pemerintahan sementara oleh otoritas militer dalam keadaan darurat, ketika otoritas sipil dianggap tidak dapat berfungsi.

Terakhir kali darurat militer dideklarasikan pada Korea Selatan berada pada tahun 1979, ketika diktator militer negara itu yang saat itu menjabat lama, Park Chung-hee, dibunuh dalam sebuah kudeta.

Kudeta tidak pernah diberlakukan lagi sejak negara itu menjadi negara demokrasi parlementer pada tahun 1987.

2. Ingin Menyelamatkan Korea Selatan dari Kekuatan Anti-negara

Namun pada hari Selasa, Yoon menarik pelatuk itu, dengan mengatakan dalam pidato nasional bahwa ia berusaha menyelamatkan Korea Selatan dari "kekuatan anti-negara".

Yoon, yang telah mengambil sikap yang jauh lebih keras terhadap Korea Utara daripada para pendahulunya, menggambarkan oposisi politik sebagai simpatisan Korea Utara - tanpa memberikan bukti.

Di bawah darurat militer, kekuasaan ekstra diberikan kepada militer dan sering kali ada penangguhan hak-hak sipil bagi warga negara dan standar serta perlindungan hukum.

Meskipun militer mengumumkan pembatasan pada aktivitas politik dan media, para pengunjuk rasa dan politisi menentang perintah tersebut. Dan tidak ada tanda-tanda pemerintah mengambil alih kendali media bebas - Yonhap, penyiar nasional, dan media lainnya terus melaporkan seperti biasa.

3. Posisi Yoon yang Tertekan dan Tak Berdaya

Melansir BBC, Yoon terpilih untuk menjabat pada Mei 2022 sebagai seorang konservatif garis keras, tetapi telah menjadi presiden yang tidak berdaya sejak April ketika oposisi menang telak dalam pemilihan umum negara itu.

Pemerintahnya sejak saat itu tidak dapat meloloskan RUU yang mereka inginkan dan malah terpaksa memveto RUU yang disahkan oleh oposisi liberal.

Dia juga mengalami penurunan peringkat persetujuan - berkisar di sekitar titik terendah 17 - karena dia terperosok dalam beberapa skandal korupsi tahun ini, termasuk satu yang melibatkan Ibu Negara yang menerima tas Dior, dan yang lainnya seputar dugaan manipulasi saham.

Baru bulan lalu dia dipaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf di TV nasional, dengan mengatakan bahwa dia sedang mendirikan kantor yang mengawasi tugas-tugas Ibu Negara. Namun dia menolak penyelidikan yang lebih luas, yang telah diminta oleh partai-partai oposisi.

Kemudian minggu ini, pihak oposisi mengusulkan pemotongan RUU anggaran pemerintah yang besar - yang tidak dapat diveto.

Pada saat yang sama, pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi - termasuk kepala badan audit pemerintah - karena gagal menyelidiki Ibu Negara.

4. Mengganggu Stabilitas Korea Selatan

Pengumuman Yoon mengejutkan banyak orang dan selama enam jam warga Korea Selatan berada dalam kebingungan mengenai apa arti perintah darurat militer tersebut.

Namun, oposisi dapat berkumpul dengan cepat di gedung parlemen dan memiliki cukup banyak orang untuk menolak pengumuman tersebut bersama dengan beberapa anggota partai berkuasa, People's Power, yang dipimpin Yoon.

Dan meskipun ada banyak pasukan dan polisi di ibu kota, pengambilalihan oleh militer tidak terjadi.

Berdasarkan hukum Korea Selatan, pemerintah harus mencabut darurat militer jika mayoritas di parlemen menuntutnya dalam pemungutan suara.

Undang-undang yang sama juga melarang komando darurat militer untuk menangkap anggota parlemen.

5. Berujung pada Upaya Pemakzulan Presiden

Tidak jelas apa yang terjadi sekarang dan apa konsekuensinya bagi Yoon.

Ada laporan bahwa anggota parlemen bergerak untuk memakzulkannya sebagai presiden.

Proses yang relatif mudah ini membutuhkan lebih dari dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional yang memberikan suara untuk memakzulkan - setidaknya 201 suara.

Setelah pemakzulan disetujui, persidangan diadakan di hadapan Mahkamah Konstitusi - dewan beranggotakan sembilan orang yang mengawasi cabang-cabang pemerintahan Korea Selatan.

Jika enam anggota pengadilan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan, presiden akan dicopot dari jabatannya.

Jika ini terjadi, ini bukan pertama kalinya seorang presiden Korea Selatan dimakzulkan. Pada tahun 2016, Presiden Park Geun-hye saat itu dimakzulkan setelah dituduh membantu seorang teman melakukan pemerasan.

Pada tahun 2004, presiden lainnya, Roh Moo-hyun, dimakzulkan dan diskors selama dua bulan. Mahkamah Konstitusi kemudian mengembalikan jabatannya.

6. Upaya Menunjukkan Kediktatoran Kepemimpinan

Tindakan gegabah Yoon telah mengejutkan negara itu - yang memandang dirinya sebagai negara demokrasi modern yang berkembang pesat dan telah berkembang jauh sejak masa kediktatorannya.

Ini dipandang sebagai tantangan terbesar bagi masyarakat demokratis itu dalam beberapa dekade.

Para ahli berpendapat bahwa hal itu mungkin lebih merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi daripada kerusuhan 6 Januari di AS.

"Pernyataan darurat militer Yoon tampaknya merupakan pelanggaran hukum dan salah perhitungan politik, yang secara tidak perlu membahayakan ekonomi dan keamanan Korea Selatan," kata seorang ahli, Leif-Eric Easley di Universitas Ewha di Seoul, dilansir BBC.

"Dia terdengar seperti politisi yang terkepung, melakukan tindakan putus asa terhadap skandal yang meningkat, hambatan kelembagaan, dan seruan untuk pemakzulan, yang semuanya sekarang kemungkinan akan meningkat."