Bagaimana Hak Suara Pengungsi Erupsi Lewotobi di Pilkada 2024?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan pelayanan terhadap pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki berjalan dengan baik dan menyiapkan langkah strategis untuk pemulihan pascabencana. Hal itu disampaikan usai melaksanakan rapat koordinasi dan pengecekan langsung terhadap kondisi logistik bersama jajaran menteri, kepala badan, dan kepala daerah saat berkunjung ke Flores Timur, pada Minggu (24/11/2024).

“Kami mereview pelayanan terhadap pengungsi, sudah bagus. Kami mengecek juga di gudang logistik apakah stoknya masih tersedia, dan masih tersedia,” ujar Pratikno dalam keterangannya, dikutip Senin (25/11/2024).

Pratikno juga menegaskan bahwa stok kebutuhan pokok seperti kasur, alat masak, dan lainnya masih mencukupi. “Jadi kalau ada bantuan-bantuan baru, stoknya masih tersedia. Bahkan ini barusan kita lihat mulai dari kasur, alat masak, dan lain-lain masih tersedia,” tambahnya.

Selain memastikan ketersediaan logistik untuk pengungsi, agenda utama kunjungan Pratikno meninjau langsung calon lokasi relokasi untuk pembangunan hunian sementara warga yang berada di Kecamatan Titihena. Lokasi ini berada di sekitar kawasan Hutan Lindung Wukoh Lewoloroh yang dipilih karena dinilai aman dari risiko bencana susulan serta dekat dengan sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan warga.

“Lahan sudah siap dari masyarakat, dan sudah dirapikan, dari Angkatan Laut juga sudah menyampaikan siap untuk membawa bahan-bahan untuk pembangunan hunian sementara,” jelas Pratikno.

Tidak hanya itu, pemerintah turut menaruh perhatian serius pada pembangunan hunian tetap. Pratikno menjelaskan, hunian tetap bukan hanya tentang membangun fisik rumah, tetapi juga menciptakan lingkungan kehidupan yang layak dan berkelanjutan.

“Hunian tetap ini bukan semata-mata membangun rumah, tetapi membangun kawasan kehidupan. Oleh karena itu, sisi-sisi sosial juga menjadi pertimbangan penting. Dialog bersama masyarakat juga menjadi pertimbangan penting, bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memikirkan sumber ekonomi masyarakat,” ujar Pratikno.

Di tengah pemulihan pascabencana, pemerintah juga memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada pada Rabu, 27 November 2024 tetap berjalan lancar melalui skenario yang telah disusun agar hak suara masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan Trantibumlinmas sub-urusan bencana tahun 2024 kepada pengungsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa bantuan tersebut untuk memastikan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang cukup, sekaligus perlindungan hak administrasi kependudukan (adminduk), akses pendidikan, hingga layanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pengungsian.

“Jadi kalau yang difasilitasi pemerintah yang pengungsian ada TPS-nya, tapi untuk mandiri nanti akan dijemput, akan diantar, difasilitasi oleh koordinasi antara Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur,” kata Bima dalam keterangannya dikutip Senin (25/11/2024).

Melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), kata Bima, Kemendagri juga memberikan kemudahan pelayanan adminduk kepada para pengungsi, termasuk akses data yang diperlukan untuk pilkada pada 27 November 2024.

“Kami memastikan agar semua pengungsi bisa tetap menggunakan hak pilihnya. Ada memang sekitar 37 TPS yang terdampak, sehingga ada 22 TPS didirikan di tempat pengungsian. Kemudian ada beberapa TPS di perbatasan untuk memfasilitasi pengungsi yang mandiri,” kata Bima.

Selain itu, pemerintah menyediakan hunian sementara bagi para pengungsi dan merancang hunian tetap dengan memastikan status kepemilikan lahan disepakati bersama tokoh adat setempat. Kemudian di sektor pendidikan, pemerintah memastikan tidak ada siswa terdampak bencana yang dikeluarkan dari sekolah. Ujian juga akan difasilitasi di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pendidikan masih tetap berlangsung.

“Ada hunian sementara di beberapa tempat, dan untuk jangka panjang disiapkan hunian tetapnya. Sekarang masih dirundingkan bersama-sama, karena kita ingin agar berhati-hati untuk status kepemilikan lahannya, untuk area relokasinya dan semuanya. Pasti akan dikomunikasikan bersama-sama dengan warga, dengan tokoh-tokoh adat semua di sini,” ungkapnya.

Selain sarana dan prasarana, Kemendagri juga menyalurkan bantuan berupa barang, serta uang tunai kepada pengungsi Gunung Lewotobi. Ada pula bantuan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri senilai Rp100 juta. Bantuan ini terdiri dari uang tunai sebesar Rp60 juta, serta barang berupa peralatan dapur, peralatan makan, dan peralatan sekolah.