Ditantang Periksa Mendag Lain selain Tom Lembong, Ini Jawaban Kejagung

Kejaksaan Agung (Kejagung) ditantang untuk memeriksa Menteri Perdagangan (Mendag) lain baik itu sebelum maupun setelah era Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) di kasus impor gula. Lantas apa tanggapan Kejagung?

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan hingga saat ini penyidik masih fokus pada penanganan perkara yang sedang bergulir dengan tersangka Tom Lembong.

“Semua kan berproses ya. Kita fokus terhadap penanganan perkara yang sekarang sedang bergulir,” kata Harli dikutip Kamis (7/11/2024).

Harli menegaskan, tidak bisa mencampuradukan penyidikan yang sedang berlangsung. Menurutnya, jika hal itu terjadi, penyidikan justru malah tidak efektif.

“Jadi nggak bisa dicampur-aduk satu dengan dua, dua dengan tiga. Itu penyidikan malah tidak fokus dan itu penyidikannya tidak efektif,” jelas dia.

Sebelumnya, Pengacara Tom Lembong Ari Yusuf Amir meminta Kejagung memeriksa Menteri Perdagangan (Mendag) lain periode 2015 hingga 2023 terkait kegiatan importasi gula. Hal itu dinilai perlu agar tidak ada anggapan Kejagung tebang pilih.

"Proses hukum harus didukung, tapi proses hukum yang baik. Kalau dikatakan di situ penyidikan sampai 2023, maka menteri-menteri yang masuk dalam situ harus diperiksa supaya adil, supaya tidak ada tebang pilih,” kata Ari Yusuf Amir kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Dia mempermasalahkan tentang kerugian dugaan kasus korupsi komoditi gula yang menjerat kliennya itu. Pasalnya, dia menilai tak ada kerugian apa pun dalam kasus tersebut.

"Kaitan kerugian negara, selalu dikatakan ini sudah ada temuan BPK, sampai saat ini temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Fickar menilai Kejagung gegabah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka.

Dia menjelaskan bahwa sebagai kebijakan publik yang bisa berlaku pada siapa saja termasuk memberikan izin impor tidak bisa dipidanakan. Dia menambahkan, soal koordinasi atau tidak dengan pejabat publik lain itu bukan urusan Kejaksaan Agung dan bukan urusan hukum pidana.

“Ini jelas-jelas kriminalisasi, jangan-jangan karena Tom pernah menjadi tim sukses dari salah satu calon dalam kontestasi pemilihan presiden. Jika ingin dipersoalkan, mengapa baru sekarang? Mengapa tidak 8 tahun yang lalu?” ungkapnya.

“Sementara terhadap Menteri Perdagangan sebelumnya dengan kebijakan yang sama tidak dikualifisir sebagai kejahatan. Ini betul-betul diskriminasi dan kriminalisasi. Kalau Tom bisa disebut korupsi karena merugikan negara ketika membolehkan perusahaan swasta yang impor gula dan bukan BUMN harus dilihat lagi kerugiannya apa? Itu tafsir kejaksaan belum ada buktinya,” jelasnya.