Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tumbuhkan Ekonomi Desa Terpencil

Sebagai bagian penting dari sektor sumber daya alam Indonesia, bisnis minyak kelapa sawit berperan signifikan dalam memajukan perekonomian di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedesaan yang terpencil. Pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya mengoptimalkan potensi lahan, tetapi juga menciptakan dampak sosial-ekonomi yang nyata, yang secara bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah-daerah kecil dan terpinggirkan telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya lahan-lahan sawit, masyarakat sekitar pun mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Aktivitas ekonomi, seperti perdagangan lokal, jasa, dan kebutuhan bahan pokok untuk perkebunan, menjadi lebih aktif.

Ketika benih unggul sawit mulai berbuah pasir setelah usia tanam 2,5 tahun, aktivitas panen pun dimulai. Setiap bulan, panen buah sawit ini akan memberikan kontribusi langsung pada ekonomi masyarakat setempat. Mengutip pendapat pakar ekonomi Lincolin Arsyad, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan bergerak maju seiring dengan perubahan struktur ekonomi di dalamnya. Perkembangan ekonomi perkebunan kelapa sawit membawa kenaikan gross domestic product (GDP) dan serapan tenaga kerja di kawasan tersebut, memberikan pengaruh besar terhadap kemakmuran wilayah.

Selain itu, bisnis sawit ini juga meningkatkan permintaan barang-barang pendukung, seperti pupuk dan alat-alat pertanian lainnya, yang memperluas peluang bisnis bagi masyarakat lokal. Sinergi antara perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar menjadi kunci keberlanjutan pertumbuhan. Perkebunan kelapa sawit yang berhasil berkembang turut membangun daerah pedesaan, memberikan manfaat sosial-ekonomi yang berkesinambungan. Dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan perusahaan, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh bagi masyarakat sekitar.

Sebagai bagian dari visi pembangunan yang inklusif, pengelolaan perkebunan kelapa sawit akan terus dilakukan dengan mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan bisnis sawit yang bersinergi dengan masyarakat menjadi komitmen dalam mendukung perekonomian pedesaan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), Dedi Junaedi, mengungkapkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk memajukan sektor kelapa sawit dan mendukung kesejahteraan petani, khususnya di daerah transmigrasi, serta menekankan peran sawit sebagai pendorong ekonomi regional yang signifikan.

Dedi menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan dan lapangan pekerjaan di banyak wilayah, serta penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara. Namun, di balik potensi ekonominya, industri sawit menghadapi tantangan dalam hal produktivitas, legalitas, dan ketahanan energi. Pemerintah saat ini berupaya memperkuat sektor ini melalui penerapan program biodiesel B50 serta mendukung peremajaan sawit rakyat.

Menurut Dedi, salah satu kendala utama yang dihadapi petani sawit swadaya adalah kurangnya akses terhadap benih unggul dan sarana budidaya yang berkelanjutan. "Kualitas bibit sangat memengaruhi hasil panen, dan sayangnya banyak petani yang menggunakan bibit aspal atau kurang berkualitas," ujarnya, saat membuka acara FGD Sawit Berkelanjutan VOL 16, bertajuk "Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan," di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Marselinus Andry dari Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengatakan bahwa investasi awal yang tinggi pada perkebunan sawit dapat menjadi beban bagi petani sawit sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam koperasi atau lembaga yang mereka bentuk. Pelatihan juga mencakup peningkatan kapasitas, paralegal, serta pengenalan praktik keberlanjutan yang relevan dengan sertifikasi sawit berkelanjutan.

Marselinus menyampaikan bahwa sertifikasi seperti RSPO merupakan tujuan jangka panjang bagi koperasi yang telah terbentuk. Sejauh ini, SPKS telah membantu lima koperasi memperoleh sertifikasi, dan beberapa koperasi lainnya sedang dalam proses.

"Kami menargetkan ada beberapa koperasi di wilayah Sulawesi yang akan mendapatkan sertifikasi pada tahun ini," ungkapnya.

SPKS juga menerapkan pendekatan berbasis konservasi dengan metode High Carbon Stock (HCS) danHigh Conservation Value (HCV). Pendekatan ini diterapkan secara partisipatif bersama petani dan masyarakat adat di wilayah Kalimantan, sehingga selain mendukung sertifikasi berkelanjutan, program ini turut melestarikan hutan dan menguatkan posisi tawar petani di pasar global.

Dalam upaya mengintegrasikan petani dengan rantai pasok, SPKS menjalin kolaborasi denganperusahaan sawit di beberapa kabupaten. Hal ini diharapkan mempermudah petani untuk mengaksespasar secara langsung. Marselinus berharap pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil dapat mendukung petani sawit dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, seperti akses legalitas dan peningkatan kapasitas, untuk mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia.

"Dukungan pemerintah dan pelaku usaha sangat krusial dalam mengembangkan potensi petani sawitskala kecil, terutama dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan industri sawit yang mendukungpencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," tutup Marselinus.

Perkuat SDM Sawit

Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Nugroho Kristono, menyampaikanpentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di sektor kelapasawit. Sebagai satu-satunya politeknik yang berfokus pada industri sawit, CWE kini menjadi pusat pelatihan SDM sawit yang andal, berkat peran aktif para pendirinya yang berdedikasi.

"Politeknik CWE berdiri dengan dukungan kuat dari para pendirinya, yang menginginkan pendidikan berkualitas untuk putra-putri petani dari seluruh Nusantara," ungkap Nugroho. Saat ini, Politeknik CWE memiliki 970 mahasiswa, dan 98 di antaranya berasal dari keluarga petani sawit dari Sabang hingga Merauke.

Nugroho juga menyinggung peningkatan jumlah kampus dan lembaga pelatihan sawit di Indonesia sejak tahun 2016. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah dalam membangun SDM sawit melalui berbagai program kerja sama, termasuk program yang melibatkan 23 kampus pelaksana program pelatihan sawit. Hal ini diharapkan mampu memperkuat keterampilan dan keahlian generasi muda agar siap bersaing di industri kelapa sawit.

Meski demikian, Nugroho mengakui masih ada tantangan, terutama dalam menarik lulusan politeknik kembali ke daerah asal mereka untuk membangun sektor sawit lokal. Banyak lulusan yang diserap oleh perusahaan besar, namun dukungan bagi para alumni untuk mengembangkan usaha sawit bersama keluarga atau koperasi di daerah asal masih minim. "Idealnya, lulusan dapat kembali dan mengembangkan kebun sawit keluarga atau membentuk koperasi, sehingga produktivitas sawit rakyat meningkat," ujarnya.

Selain itu, ia juga mencatat pentingnya pendampingan bagi para petani sawit untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kebun mereka. Saat ini, ada sekitar 11 lembaga pelatihan yang membantu petani dalam program Direktorat Jenderal Perkebunan. Namun, jumlah ini dirasa masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang terus bertambah. Nugroho berharap lebih banyak lembaga pelatihan turut berpartisipasi, sehingga seluruh petani sawit di Indonesia mendapatkan pelatihan agronomis yang memadai.

"Dukungan yang lebih terstruktur dari pemerintah sangat dibutuhkan agar pendidikan dan pelatihan untuk petani sawit bisa optimal. Jika SDM sawit kita baik, produktivitasnya akan meningkat, dan akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan petani serta keberlanjutan industri sawit Indonesia," jelasnya.