Gerogoti Aset Rusia yang Dibekukan, Eropa Sepakat Beri Pinjaman ke Ukraina Rp589,7 T

Parlemen Eropa telah menyetujui pinjaman USD38 miliar atau setara Rp589,7 triliun (kurs Rp15,519 per USD) ke Ukraina, yang dibayar dari aset Rusia yang dibekukan. Kepastian pinjaman ke Ukraina dari UE (Uni Eropa), berdasarkan pernyataan resmi seperti dilansir RT.

Uni Eropa diketahui membekukan aset Bank Sentral Rusia sekitar USD227 miliar setelah dimulainya perang Ukraina pada Februari 2022. Rusia mengecam kebijakan itu sebagai sebuah "pencurian."

Baca Juga: Pakai Aset Beku Rusia, Pinjaman Rp769,5 Triliun ke Ukraina Tersendat

Pinjaman tersebut untuk memenuhi bagian Uni Eropa dari paket bantuan USD50 miliar kepada Kiev yang disepakati oleh negara-negara G7 pada bulan Juni. Anggota parlemen menyetujui langkah itu dengan 518 suara mendukung, 56 menentang dan 61 abstain, saat diumum parlemen.

Diterangkan juga bahwa dana tersebut akan ditransfer hingga akhir tahun depan. Pendapatan selanjutnya dari aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan akan tersedia bagi Ukraina untuk memenuhi pinjaman Uni Eropa dan mitra G7 lainnya.

Dalam pernyataan itu juga ditambahkan, bahwa Kiev juga dapat mengalokasikan dana "sesuai keinginannya."

Proposal tersebut didukung awal bulan ini oleh pemerintah anggota Uni Eropa. Dewan Eropa saat ini berencana untuk mengadopsinya sebagai peraturan, dan akan mulai berlaku setelah dipublikasikan di Jurnal Resmi Uni Eropa, kata pernyataan itu.

Aset milik Rusia yang tidak bergerak telah menghasilkan USD3,7 miliar dalam bunga pada pertengahan Juli, menurut penyimpanan sekuritas pusat yang berbasis di Brussels, Euroclear, yang memegang sebagian besar dana Rusia.

Pada bulan Juli, transfer USD1,6 miliar dari uang itu disetujui oleh Komisi Eropa untuk mendukung "kemampuan militer" Ukraina.

AS dilaporkan berencana berkontribusi hingga USD20 miliar dalam paket G7, juga dengan syarat bahwa dana tersebut dilunasi menggunakan hasil yang dihasilkan oleh aset Rusia yang tidak bergerak.

Disebutkan, AS sebelumnya menyatakan keprihatinannya bahwa kebijakan Uni Eropa untuk meninjau sanksi Rusia setiap enam bulan membuat pembayaran kembali pinjaman tidak pasti karena dapat mengakibatkan penyimpangan.

Sebagai tanggapan, Brussels mengusulkan perpanjangan jangka waktu menjadi tiga tahun. Hongaria menentang gagasan itu dan mengatakan akan menunda keputusan sampai setelah pemilihan presiden AS pada 5 November.

Baca Juga: Aset Rusia Dipakai Beri Pinjaman ke Ukraina Rp807,3 Triliun, Yellen Pede G7 Beri Restu

Pendukung Barat di Kiev telah mencoba untuk mempercepat negosiasi atas pinjaman karena meningkatnya kekhawatiran bahwa bantuan Washington ke negara itu dapat terputus jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih, seperti dilaporkan Financial Times pada pekan lalu. Mantan presiden AS itu telah berulang kali mengancam akan mengurangi bantuan jika dia terpilih.

Moskow berpendapat, bahwa setiap penyitaan dananya adalah tindakan ilegal di bawah hukum internasional dan selanjutnya akan merusak kepercayaan global pada sistem keuangan Barat.