Meski Dapat Sanksi AS, Mengapa Pakistan Mampu Buat Rudal Berhulu Ledak Nuklir?

Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan putaran sanksi baru yang menargetkan perusahaan Pakistan dan beberapa “entitas dan satu individu” China karena memasok peralatan dan teknologi untuk apa yang diklaimnya sebagai pengembangan rudal balistik di Pakistan.

Pengumuman itu menandai putaran keenam sanksi semacam itu yang akan dijatuhkan AS kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Pakistan sejak November 2021. Berdasarkan sanksi ini, aset-aset yang berbasis di AS dari mereka yang disebutkan dapat dibekukan, dan warga negara AS atau siapa pun yang berada di dalam (atau transit) AS dilarang berbisnis dengan kelompok atau orang mana pun yang disebutkan.

Sanksi tersebut menyebut perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di China, Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co, Universal Enterprise, dan Xi’an Longde Technology Development Co, serta Innovative Equipment yang berkantor pusat di Pakistan dan seorang warga negara Tiongkok, karena "sengaja mentransfer peralatan dengan batasan teknologi rudal", kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, dilansir Al Jazeera.

Meski Dapat Sanksi AS, Mengapa Pakistan Mampu Buat Rudal Berhulu Ledak Nuklir?

1. Menggandeng China

Menurut AS, Institut Penelitian Otomasi Beijing untuk Industri Pembuatan Mesin (RIAMB) telah bekerja sama dengan Kompleks Pengembangan Nasional (NDC) Pakistan, yang diyakini Washington terlibat dalam pengembangan rudal balistik jarak jauh untuk Pakistan.

"Amerika Serikat akan terus bertindak melawan proliferasi dan aktivitas pengadaan terkait yang menjadi perhatian, di mana pun itu terjadi," kata juru bicara tersebut. AS mengatakan pihaknya menggunakan sanksi untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal (WMD), khususnya senjata jarak jauh.

Liu Pengyu, juru bicara kedutaan besar China di Washington, mengatakan: "China dengan tegas menentang sanksi sepihak dan yurisdiksi lengan panjang yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional atau otorisasi Dewan Keamanan PBB."

Kementerian luar negeri Pakistan belum mengomentari sanksi terbaru tersebut, dan pertanyaan yang dikirim ke kementerian tersebut oleh Al Jazeera tidak terjawab.

Putaran sanksi terbaru sebelum ini diumumkan pada bulan April 2024 ketika Washington memasukkan empat perusahaan dari Belarusia dan China ke dalam daftar hitam karena memasok barang-barang yang dapat digunakan untuk rudal ke program rudal jarak jauh Pakistan.

2. Tidak Mau Didikte oleh AS

Menanggapi sanksi tersebut, Kementerian Luar Negeri Pakistan berpendapat bahwa sanksi tersebut telah dijatuhkan "tanpa bukti apa pun" bahwa perusahaan asing memasok program rudal balistiknya.

"Kami menolak penggunaan kontrol ekspor secara politis," kata Mumtaz Zahra Baloch, juru bicara kantor luar negeri dalam sebuah pernyataan pada bulan April, seraya menambahkan bahwa beberapa negara tampaknya menikmati pengecualian dari kontrol "nonproliferasi". Dapat dipahami bahwa ini mengacu pada peningkatan kerja sama antara AS dan sektor pertahanan India.

Meskipun ada langkah-langkah ini, pengembangan rudal Pakistan terus berlanjut dengan kecepatan yang dipercepat.

3. Pandai Bermain dalam Konflik Geopolitik

Tughral Yamin, mantan pejabat militer dan peneliti senior di Institut Studi Kebijakan Islamabad (IPSI), menyarankan sanksi tersebut mungkin lebih merupakan taktik AS untuk memberikan tekanan pada China.

Namun, ia menyatakan keraguan atas efektivitasnya. "Program rudal Pakistan telah berkembang ke titik di mana sanksi berulang seperti itu tidak akan menghambat kemajuan kami. Kami jauh melampaui itu," katanya kepada Al Jazeera.

Pakistan telah mempertahankan program rudal yang kuat selama beberapa dekade dan juga telah mengembangkan hulu ledak nuklir.

Negara ini bukan anggota dari Missile Technology Control Regime (MTCR), sebuah kesepahaman politik informal di antara 35 negara yang berupaya membatasi penyebaran rudal dan teknologi rudal di seluruh dunia.

Berdasarkan tujuan yang dinyatakan, MTCR menyatakan bahwa mereka berupaya membatasi penyebaran senjata pemusnah massal (WMD) “dengan mengendalikan ekspor barang dan teknologi yang dapat memberikan kontribusi pada sistem pengiriman (selain pesawat berawak) untuk senjata semacam itu”.

"Meskipun bukan anggota, Pakistan mengikuti pedomannya," kata Yamin. Ia menambahkan bahwa Pakistan tidak berupaya mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dapat menempuh jarak lebih dari 5.000 km, dan memfokuskan program rudalnya pada pencegahan terhadap India, yang menjadi anggota MTCR pada tahun 2015.

Baca Juga: Kalah Perang dengan Hamas di Gaza, Israel Justru Perluas Operasi Militer dengan Lebanon

4. Bersiap Menghadapi Konflik dengan India

Di gudang persenjataan Pakistan, Shaheen-III jarak menengah, yang dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir serta dapat menempuh jarak sejauh 2.750 km (1.708 mil), adalah rudal jarak terjauh di negara itu.

“Rudal [Pakistan], baik konvensional maupun bertenaga nuklir, berfungsi sebagai pencegahan terhadap India, dan kebijakan ini telah transparan dan konsisten, dan pencegahan tersebut masih berlaku,” tambahnya.

"Kekhawatiran AS tentang program rudal Pakistan dan kemungkinan kolaborasi dengan China sudah ada sejak awal 1990-an,: kata Muhammad Faisal, pakar kebijakan luar negeri dan peneliti yang tinggal di Sydney, Australia.

“Namun, selama masa jabatan kedua Presiden Obama dan seterusnya, para pejabat AS telah meminta Pakistan untuk menahan diri dalam memperluas jangkauan rudal balistiknya di luar batas geografis India,” kata Faisal.

Dengan enam putaran sanksi yang dijatuhkan selama empat tahun terakhir, pemerintahan Biden telah mengambil sikap yang sangat agresif dalam menargetkan entitas yang diyakini mendukung program rudal Pakistan, kata Faisal.

“Masalah nuklir tetap menjadi hal yang mengganggu dalam hubungan AS-Pakistan dan, meskipun ada peningkatan yang lebih luas dalam hubungan Islamabad-Washington, sanksi berkala terhadap entitas tersebut mengirimkan pesan bahwa AS akan terus menggunakan wortel dan tongkat dalam keterlibatannya dengan Pakistan,” tambahnya.