Peringkat Utang Ukraina Jeblok, Masuk Zona Gagal Bayar
Lembaga pemeringkat kredit yang berbasis di AS, Fitch, mengeluarkan peringatan akan terjadinya gagal bayar (default) di Ukraina. Hal itu diumumkan Fitch dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah menurunkan peringkat kredit Kiev lebih lanjut.
Badan tersebut menyatakan, peringkat Kiev turun dari "CC" ke "C" mencerminkan pandangannya bahwa proses gagal bayar atau mirip gagal bayar untuk Ukraina telah dimulai. Peringatan itu dikeluarkan setelah Kiev mencapai kesepakatan prinsip dengan investor asing untuk merestrukturisasi utangnya sebesar USD20 miliar (sekitar Rp320 triliun, kurs Rp16.000 per USD).
Baca Juga: Terancam Gagal Bayar Utang, Utusan IMF Datangi Ukraina
Pemerintah Ukraina pada hari Senin mencapai kesepakatan awal dengan komite pemegang obligasi mengenai persyaratan restrukturisasi. Proposal tersebut memberikan potongan nominal sebesar 37 pada obligasi internasional Ukraina yang beredar, sehingga menghemat pembayaran Kiev sebesar USD11,4 miliar selama tiga tahun ke depan. Ukraina akan menerbitkan Eurobonds baru sebagai imbalannya.
Langkah ini dilakukan setelah parlemen Ukraina pekan lalu menyetujui undang-undang yang mengizinkan pemerintah untuk menunda pembayaran utang selama tiga bulan dan memasuki kondisi gagal bayar (default) utang, sementara perjanjian restrukturisasi dengan investor telah diselesaikan.
Baca Juga: Hamas Tolak Syarat Baru Israel untuk Gencatan Senjata di Gaza
"Perjanjian yang dilaporkan dengan kreditor komersial eksternal merupakan distressed debt exchange (DDE) berdasarkan kriteria peringkat negara," kata Fitch seperti dilansir Russia Today, Sabtu (27/7/2024).
Menurut lembaga pemeringkat itu, langkah tersebut "menandai dimulainya proses seperti default." Badan tersebut juga memperkirakan defisit negara akan tetap tinggi yaitu sebesar 17,1 dari PDB Ukraina tahun ini, dan mencatat bahwa belanja pertahanan berjumlah 31,3 dari PDB pada tahun 2023.
Lembaga tersebut juga memproyeksikan utang pemerintah Ukraina akan melonjak hingga 92,5 produk dari domestik bruto (PDB) negara pada tahun 2024.