Pj Bupati Pidie Jaya Soroti Praktik Pemasungan ODGJ, Dorong Gerakan Aceh Bebas Pasung

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id – Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjadi negara bebas pasung, praktik pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk Aceh.

Di Kabupaten Pidie Jaya, tercatat tujuh kasus pemasungan dengan pasien berusia antara 27 hingga 90 tahun.

Salah satu penyebab utamanya adalah gangguan jiwa yang kambuh karena kurangnya pendampingan medis berkelanjutan.

Penjabat (Pj) Bupati Pidie Jaya, Dr. H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.H., menekankan pentingnya perhatian dari semua pihak untuk mendukung gerakan Aceh Bebas Pasung.

"Pasien ini butuh penanganan khusus dan tepat, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan," ujarnya saat mengunjungi beberapa pasien pasung, seperti Ismail (60) dan Ishak (30), di Kecamatan Bandar Baru.

Penyebab pemasungan di Pidie Jaya cukup kompleks, mulai dari minimnya fasilitas kesehatan jiwa hingga stigma masyarakat terhadap ODGJ.

Banyak keluarga masih menganggap pemasungan sebagai solusi untuk melindungi pasien dan masyarakat sekitar.

Pemerintah Pidie Jaya berkomitmen mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.

Langkah tersebut mencakup peningkatan fasilitas kesehatan jiwa di puskesmas, pelatihan bagi keluarga pasien, serta kerja sama dengan RS Jiwa Banda Aceh untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan optimal.

Dalam kunjungannya, Pj Bupati Dadek berdialog dengan keluarga pasien dan berjanji memindahkan mereka ke RS Jiwa untuk perawatan lebih lanjut.

"Kami ingin semua warga Pidie Jaya mendapatkan kondisi yang lebih baik, termasuk mereka yang saat ini dipasung," tegasnya.

Selain itu, Pj Bupati menyoroti perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma terhadap ODGJ dan mendorong keterlibatan komunitas dalam program rehabilitasi pasien.

Dukungan lintas sektor dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga komunitas lokal diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Pidie Jaya bebas pasung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan dr. Hanif, Kepala RSJ Aceh, dan Dinkes Pidie Jaya untuk memperkuat jadwal penanganan pasien," jelas Dadek.

Pemerintah Aceh juga akan menyediakan fasilitas transisi di Kuta Malaka yang dilengkapi dengan pelatihan keterampilan bagi pasien agar mereka dapat kembali berbaur dengan masyarakat.

Dengan kerja keras, komitmen, dan kolaborasi, praktik pemasungan di Pidie Jaya diharapkan segera berakhir, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.