Aktivis Anti Korupsi Pidie Jaya Desak Inspektorat dan Kejaksaan Audit Dana Desa

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id – Pasca Pilkada 2024, isu pemeriksaan keuchik (kepala desa) terkait dugaan penyelewengan Dana Desa marak terjadi di sejumlah daerah di Aceh.

Namun, di Pidie Jaya, situasi terlihat seolah tenang meski masyarakat menyebut sejumlah keuchik yang diduga menyelewengkan Dana Desa, terutama selama masa kampanye Pilkada.

Hal ini disampaikan oleh Jailani, seorang aktivis anti korupsi di Pidie Jaya.

“Kami menerima laporan dari masyarakat di beberapa desa bahwa ada keuchik yang memanfaatkan Dana Desa untuk kepentingan kampanye salah satu calon Bupati. Ini sangat miris,” ujar Jailani pada Minggu, 5 Januari 2024.

Menurut Jailani, situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat kondisi keuangan Pemkab Pidie Jaya yang mengalami defisit hingga Rp77,5 miliar.

Ia menduga penyelewengan juga terjadi pada pengelolaan Dana Desa.

“Ada warga menyampaikan kepada kami bahwa Dana Desa sekarang bukan lagi milik desa, tapi milik segelintir orang. Perencanaan hingga pelaporannya tidak melibatkan masyarakat umum. Banyak program dalam APBG yang dihabiskan untuk operasional dan program titipan,” ungkap Jailani.

Ia pun mendesak Inspektorat dan penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk segera mengaudit pengelolaan Dana Desa di Pidie Jaya agar masyarakat mendapatkan kejelasan.

“Kami meminta Inspektorat dan penegak hukum segera mengaudit desa-desa agar masyarakat merasa tenang dan tidak ada lagi penyelewengan seperti yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Jailani juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap arogansi beberapa oknum keuchik yang tidak transparan dalam mengelola Dana Desa.

“Kami kecewa dengan sikap sebagian keuchik yang arogan ketika ada masyarakat yang mempertanyakan pengelolaan Dana Desa. Masyarakat bingung harus mengadu ke siapa karena mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas,” pungkasnya.

Masyarakat berharap audit yang dilakukan nantinya dapat membawa perubahan dan memastikan Dana Desa digunakan sesuai kebutuhan desa, bukan untuk kepentingan pribadi atau politik.