Presiden Prabowo Tegaskan Akan Tindak Bandar dan Beking Judi Online
Jakarta, iNews.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk pelindung atau kongkalikong yang melibatkan bandar judi online di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Kamis (7/11/2024).
Menurut Meutya, Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh pihak, baik itu lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum, untuk tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku judi online yang mencoba mencari perlindungan. "Presiden Prabowo mengingatkan agar tidak ada kongkalikong atau pelindungan terhadap pelaku judi online," kata Meutya.
Upaya pemberantasan judi online di Indonesia kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Meutya menegaskan bahwa upaya tersebut bukanlah operasi jangka pendek, melainkan sebuah perang panjang untuk memberantas masalah yang sudah meresahkan masyarakat. "Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu," lanjut Meutya.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa masalah judi online adalah masalah bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian terkait hingga aparat kepolisian. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai instansi berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam memberantas praktik ilegal ini.
Sebagai bagian dari upaya serius untuk menanggulangi judi online, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polkam) juga telah membentuk Desk Khusus yang akan fokus menangani masalah ini. Desk Khusus ini diharapkan bisa mempercepat koordinasi antar lembaga dalam menindak pelaku judi online dan menutup situs-situs ilegal yang beroperasi di Indonesia.
Baru-baru ini, aparat kepolisian mengungkapkan kasus besar terkait judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Polisi menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Salah satu pegawai yang ditangkap mengaku terlibat dalam aktivitas ilegal, di mana ia mengelola lebih dari 1.000 situs judi online yang sengaja "dijaga" agar tidak diblokir. Sementara itu, sekitar 4.000 situs lainnya dilaporkan ke atasan untuk diblokir.
Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberantas perjudian online dengan melaporkan situs-situs ilegal yang mereka temui. Penegakan hukum yang tegas dan komprehensif diharapkan dapat menurunkan angka kasus perjudian online di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan penegasan dan tindakan tegas dari Presiden Prabowo dan seluruh kementerian serta aparat penegak hukum, diharapkan praktik judi online yang merugikan masyarakat dapat segera diberantas secara menyeluruh.
