Subsidi Konversi Motor Listrik Akan Dilanjutkan hingga 2025

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program bantuan atau subsidi konversi motor listrik berlanjut hingga 2025. Mengingat populasi motor konvensional yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga kebijakan tersebut perlu dilanjutkan.

Seperti diketahui, motor konversi menjadi salah satu program pemerintah yang digagas Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengguna kendaraan listrik. Caranya mengubah motor konvensional menjadi motor listrik dengan mengambil komponen mesin lama dan ditukar oleh motor penggerak yang dilengkapi baterai.

"Akan dilanjutkan. Tentu dengan penyempurnaan-penyempurnaan di beberapa sisi karena saat ini sedang proses terus. Jadi akan dievaluasi," ujar Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi ESDM, Harris di Jakarta Selatan, Kamis (6/6/62024).

Harris menyebutkan saat ini Kementerian ESDM memberlakukan subsidi motor konversi hanya sampai akhir 2024. Hal tersebut masih bisa direvisi mengikuti aturan APBN yang harus diperbarui setiap tahun.

"Karena kan sebenarnya konversi sebagai upaya mengakselerasi sekaligus ajang sosialisasi secara langsung kepada masyarakat bahwa dengan motor konversi, masih bisa jalan tanpa menghilangkan identitas model motornya," kata Haris.

Sebagai informasi, pemerintah saat ini memberikan subsidi sebesar Rp10 juta untuk motor konversi. Tapi, masyarakat masih perlu membayar sebesar Rp5-7 juta apabila ingin mengubah motornya menjadi kendaraan listrik.

Tantangan ini menjadi salah satu hal yang coba dipecahkan Kementerian ESDM. Salah satunya menjalin kerja sama dengan sejumlah stakeholder agar beban biaya yang ditanggung masyarakat semakin kecil.

"Terbaru dengan melibatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) milik BUMN yang kemudian disalurkan kepada SMK, sehingga biaya konversi jadi nol (bebas biaya)," ujarnya.

Masyarakat yang ingin melakukan mengkonversi motornya masih sangat minim. Sepanjang 2023, dari target penyerapan sebesar 50.000 unit, yang terealisasi hanya 181 unit. Angka tersebut didominasi oleh kementerian/lembaga.