JAKARTA - Kementerian Perhubungan meminta Pemerintah Daerah untuk mengambil alih program Buy The Service (BTS) atau subsidi angkutan umum perkotaan. Targetnya pada tahun 2026 Pemerintah Pusat tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk subsidi angkutan umum perkotaan.

1. Sudah Ada Beberapa Trayek

Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi mengatakan program BTS yang sudah berjalan 5 tahun sejak 2020 lalu saat ini sudah ada beberapa trayek yang diambil alih atau didanai lewat APBD. Harapannya hal serupa dapat ditiru oleh daerah lain sehingga porsi alokasi APBN berkurang untuk subsidi angkutan umum.

"Kami akan mengevaluasi kembali, apakah tahun depan, kami berharapnya tahun depan sudah full take over (program BTS) oleh Pemerintah Daerah," ujar Ernita dalam media briefing di Kantor Kemenhub, Selasa (14/1/2025).

2. Data Kemenhub

Berdasarkan data Kemenhub, sejak tahun 2022 jumlah koridor yang mendapatkan subsidi BTS terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 sebanyak 51 koridor dari 10 kota dengan anggaran Rp552,91 miliar. Kemudian pada tahun 2023 jumlah koridor yang mendapatkan layanan BTS berkurang menjadi 48 koridor dengan anggaran Rp582,98 miliar.

Selanjutnya pada tahun 2024 kembali dikurangi menjadi 46 koridor untuk 11 kota dengan alokasi anggaran Rp437,89 miliar. Terakhir pada tahun 2025 ini jumlah layanan BTS dipangkas signifikan menjadi tersisa Rp12 koridor untuk 8 kota baru dengan alokasi anggaran Rp177,49 miliar.

3. Beberapa Koridor

Ernita menyebut pemangkasan koridor yang dilakukan sejak tahun 2022 itu dikarenakan ada beberapa koridor yang berhasil diambil alih oleh Pemda. Sehingga sudah tidak lagi mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat.

Alasan lain pengurangan jumlah koridor yang dilayani BTS dari Pemerintah pusat tidak dapat dipungkiri terkait adanya penurunan kumulatif pagu anggaran Kementerian Perhubungan. Terutama pada tahun 2025.

"Mungkin tidak hanya di Kementerian Perhubungan yak, mungkin di semua Kementerian/Lembaga lain juga berkurang jumlah anggaran di 2025. Jadi kalau di Kementerian Perhubungan itu dari 2024 ke 2025 berkurang sekitar Rp7 triliun secara menyeluruh," kata Ernita.

"Kalau untuk BTS sendiri dari Rp437 miliar menjadi Rp177 miliar. Jadi yang tadinya untuk 11 kota menjadi 8 kota saja. Dengan pengurangan hampir sepertiga ini, kita harus berpikir realistis, mana yang akan dibiayai, mana yang komitmen daerah tinggi, dan mana yang perlu disupport lebih lanjut. Mana yang diteruskan atau tidak," tambahnya.

4. Progres Handover

Ernita menambahkan setidaknya ada beberapa progres handover atau peralihan program BTS dari Pemerintah Pusat ke Daerah pada tahun 2025.
Seperti di Kota Surakarta yang mengambil 3 koridor, Bandung mengambil alih seluruh koridor, Banjarmasin mengambil alih seluruh koridor, Surabaya mengambil 1 koridor, Medan mengambil seluruh koridor, Makassar mengambil 1 koridor, Palembang mengambil 1 koridor, Balikpapan mengambil alih seluruh koridor tahun 2028, dan Banyumas mengambil alih seluruh layanan mulai tahun 2026.

"Kami intens bertemu dengan Pemda mempersiapkan bagaimana penyelenggaraan BTS oleh Pemerintah Daerah, karena kita akan melakukan hand-over ke layanan BTS ke Pemda," pungkasnya.