Prabowo Pangkas Anggaran Subsidi Angkutan Massal Bus Perkotaan Jadi Rp177 Miliar di 2025

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran subsidi angkutan massal bus perkotaan tahun 2025. Kementerian Perhubungan menetapkan alokasi anggaran kegiatan buy the service atau subsidi angkutan massal bus perkotaan tahun 2025 sebesar Rp177,49 miliar.

Jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan dengan periode 2024 yang dialokasikan sebesar Rp437,89 miliar.

Anggaran Subsidi

1. Penurunan Anggaran 2025

Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi mengungkapkan dari penurunan alokasi anggaran tersebut ada beberapa kota yang tahun ini tidak lagi mendapatkan subsidi angkutan umum perkotaan. Sebab tahun 2025 sendiri hampir terpangkas sepertiganya dari tahun 2025.

"Dengan pengurangan hampir sepertiga ini, kita harus berpikir realistis, mana yang akan dibiayai, mana yang komitmen daerah tinggi, dan mana yang perlu disupport lebih lanjut. Mana yang diteruskan atau tidak," ujarnya dalam media briefing di Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

2. 11 Kota Dapat Layanan Subsidi

Ernita memaparkan, pada tahun 2024 setidaknya ada 11 kota yang mendapatkan layanan buy the service. Seperti Medan, Palembang, Bandung, Surakarta, Banyumas, Jogja, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar.

Sedangkan pada tahun 2025 hanya ada 8 kota yang akan mendapatkan subsidi angkutan umum massal perkotaan. Seperti Palembang, Surakarta, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan dan Manado.

3. Dialihkan ke Daerah

Kemenhub berharap, Pemerintah Daerah bisa segera mengambil alih program BTS yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan daerah. Sehingga layanan angkutan umum bisa murah bisa tetap dijalankan untuk mengurangi dominasi kendaraan pribadi yang menimbulkan kemacetan dan polusi.

"Tujuan pemberian angkutan subsidi perkotaan itu pertama stimulus, kedua meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, ketiga memudahkan mobilitas masyarakat angkutan perkotaan. Apabila tidak ada subsidi, itu untuk menggunakan transportasi umum biayanya akan lebih mahal," kata Ernita.

Ernita mengatakan, berdasarkan data dari RPJMN 2020 - 2024 total kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari kemacetan sebesar Rp77 triliun per tahun. Terdiri dari Rp65 triliun/per tahun dari Jakarta sendiri, dan Rp12 triliun/per tahun dari kemacetan yang ada di Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar.

"Modal share angkutan umum, itu kalau di Singapura, Hong Kong, Tokyo, itu di atas 50. Kalau berdasarkan data yang kami dapat, di Jakarta, Bandung, dan kota besar lain, itu modal share angkutan umum masih kurang dari 20," pungkasnya.