Realisasi Anggaran IKN Rp43,4 Triliun hingga Rincian Pemilu 2024

JAKARTA - Pemerintah mencatat realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024. Untuk IKN realisasinya mencapai Rp43,4 triliun atau 97,3 dari pagu Rp44,5 triliun.

Sementara pemilu pusat 2024 tercatat Rp33,3 triliun atau 97,1 dari pagu Rp34,3 triliun. Sedangkan pilkada 2024 tercatat Rp21,9 triliun atau 68,2 dari pagu Rp32,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan, anggaran IKN tersebut sudah berdampak ke pembangunan di provinsi Kaltim yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka menurun dan lapangan kerja meningkat.

"Dan kita telah lihat dampaknya bagi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan karena ini alokasi yang cukup besar untuk belanja di daerah," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024, Senin (6/1/2025).

1. Total Alokasi Anggaran IKN 

Adapun total alokasi anggaran IKN sebesar Rp75,8 triliun sudah berlangsung dari 2022 dengan realisasi Rp5,5 triliun, realisasi 2023 Rp27,0 triliun dan realisasi sementara 2024 Rp43,3 triliun.

Rincian dampak pembangunan IKN di Kaltim diantaranya pertumbuhan ekonomi 2023 tertinggi di wilayah Kalimantan yaitu 6,2 di kuartal III 2024, tingkat pengangguran terbuka menurun jadi 5,14 dan lapangan kerja meningkat 129 ribu pekerja menjadi 1,98 juta dari 1,85 juta di 2023.

2. Alokasi Anggaran untuk Bangun Ini

Realisasi anggaran IKN tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung Otorita IKN (OIKN). Pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
 
Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan IKN, dan Bandara VVIP, Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi: Penataan dan Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Pengendalian Banjir IKN.

3. Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 

Adapun untuk pemilu pusat 2024 tercatat Rp33,3 triliun atau 97,1 persen dari pagu Rp34,3 triliun. Sedangkan pilkada 2024 tercatat Rp21,9 triliun atau 68,2 persen dari pagu Rp32,1 triliun.

"Seperti kita tahu bahwa pemilu ini adalah rangkaian yang anggaran pemilunya mulai dialokasikan sejak tahun 2022 Rp3,1 triliun, 2023 Rp29,9 triliun dan di tahun 2024 Rp33,3 triliun, dan ini semua dilakukan untuk melakukan berbagai rangkaian dari pemilu pusat," ujar Suahasil. 

Sedangkan untuk pilkada, lanjut Suahasil, dari pagu Rp32,1 triliun telah dibelanjakan Rp21,9 triliun dan di tahun 2025 masih ada serangkaian dari kegiatan pilkada 2024 kemarin termasuk jika ada dispute dan pelantikan kepala daerah masing-masing.

"Alokasi anggaran pilkada 2023 dan 2024 totalnya Rp34,6 triliun yang nanti sudah berasal dari hibah Pemda atau transfer ke daerah (TKD) dan 2024 akan ada yang dibelanjakan tahun 2025 dan jika masih ada sisa maka akan dikembalikan ke pemerintah daerah," jelas Suahasil.

4. Pemanfaatan Anggaran Pemilu dan Pilkada

- Seleksi Anggota Badan Ad-Hoc dan Pengawas Ad-Hoc
- Honorarium Badan Ad-hoc dan Pengawas
- Pengadaan Barang/Jasa/Logistik
- Pemungutan dan Pengitungan Suara
- Dukungan Prasarana IT
- Dukungan Operasional Badan Ad-hoc
- Desiminasi Pemilu dan Pilkada
- Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pemilu dan
Pilkada
- Honorarium Pengawas Ad-hoc
- Pengawasan atas Pelaksanaan, Pemungutan dan
Penghitungan Suara
- Pengamanan Pemilu dan Pilkada, serta Pelaksanaan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Keamanan Siber dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada