Penetapan Tokoh Terkorup oleh OCCRP Dinilai Tak Jelas Ukurannya

JAKARTA - Laporan dari Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi pemimpin terkorup menuai kontroversi. Sebab, dianggap tak jelas ukurannya.

Menurut Muhammad Saifulloh, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama),  penting untuk memahami berbagai aspek dalam hal ukuran dan metodologi OCCRP.
 Ia menilai, tidak jelas ukuran yang digunakan untuk menilai seorang pemimpin. 

"Pertama yang harus dilihat adalah ukurannya apa? Jadi OCCRP ini menetapkan orang-orang yang jadi nominator presiden, pemimpin atau tokoh terkorup dunia itu dengan ukuran apa?" katanya, dikutip Jumat (3/1/2025).

Ia menekankan penilaian terhadap korupsi biasanya didasarkan pada faktor-faktor seperti pelayanan publik dan transparansi pemerintahan, dan seringkali menjadi dasar dalam indeks korupsi.

 "Indeks korupsi ini yang dipakai alat ukurnya adalah pelayanan publik. Ketika seorang presiden, gubernur, atau walikota bisa memerintah dengan pelayanan publik yang tingkat korupsinya rendah, maka indeks korupsi juga rendah," imbuhnya.

Menurut Saifulloh, tanpa adanya ukuran yang jelas dan data yang objektif, penilaian tersebut menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Namun, ia mengakui faktor seperti penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian terhadap seorang pemimpin. 

"Untuk kelompok yang setuju itu melihat dari penegakan hukum. Bisa masuk akal dilihat selama memimpin di Indonesia, bagaimana penegakan hukum atau pemberantasan korupsi," ujarnya.

Saifulloh menilai, beberapa kritik soal pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi, termasuk kasus di mana Ketua KPK menjadi tersangka korupsi, mungkin menjadi dasar bagi OCCRP untuk memasukkan Jokowi dalam daftar tersebut.