Perbedaan Darurat Sipil dan Darurat Militer, dari Penerapan hingga Dampaknya

JAKARTA - Korea Selatan (Korsel) dikejutkan oleh pengumuman Presiden Yoon Suk Yeol melalui siaran TV langsung pada Selasa (3/12/2024) bahwa darurat militer diberlakukan. Namun, kebijakan ini dibatalkan setelah berlaku hanya sekitar 6 jam.

Melalui Reuters, militer Korea Selatan mengeluarkan dekrit yang melarang protes, aktivitas parlemen, dan partai politik, serta menempatkan media di bawah kendali pemerintah. Selain itu, dekrit tersebut juga memerintahkan dokter yang sedang mogok untuk kembali bekerja, dan mereka yang melanggar dapat ditangkap tanpa surat perintah. Pasukan militer, mengenakan masker dan dilengkapi senapan, pelindung tubuh, serta peralatan penglihatan malam, masuk ke gedung Majelis Nasional dan menghadapi staf yang menentang mereka dengan pemadam kebakaran.

Apa itu darurat militer yang baru-baru ini terjadi di Korea Selatan? Apa bedanta dengan darurat sipil?

Meskipun keduanya melibatkan intervensi pemerintah, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara darurat sipil dan darurat militer.

Melandir Public Emergency Alerting Services Inc (PEASI), darurat sipil adalah keadaan yang dideklarasikan oleh pejabat publik untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang potensi bahaya yang mengancam keselamatan hidup dan properti. Peringatan ini biasanya dikeluarkan pemerintah di tingkat nasional, provinsi, atau kota. Ini bertujuan untuk menginformasikan warga mengenai bahaya yang akan atau sedang terjadi.

Sementara darurat sipil meliputi pelepasan bahan berbahaya, kegagalan bendungan, ancaman terorisme, banjir, atau bahkan pandemi seperti Covid-19.

Peringatan darurat sipil bertujuan memberi tahu masyarakat mengenai situasi darurat yang sedang atau akan terjadi dan memberikan petunjuk tentang cara menjaga keselamatan diri. Meskipun beberapa orang menganggapnya mengganggu, peringatan ini sering kali berhasil menyelamatkan nyawa seseorang.

Warga yang menerima peringatan diminta untuk berhenti sejenak, membaca atau mendengarkan informasi yang diberikan, dan mengikuti instruksi dengan seksama. Peringatan ini biasanya dikeluarkan setelah penilaian situasi yang cermat untuk memastikan keselamatan publik.

Sementara darurat sipil berkaitan dengan peringatan dan perlindungan sipil, darurat militer jauh lebih ekstrem dan jarang diterapkan.

Berdasarkan laman Very Law, darurat militer terjadi ketika otoritas militer menggantikan pemerintah sipil dan diberikan kekuasaan penuh untuk menangguhkan hak-hak sipil. Hal ini terjadi biasanya dalam situasi krisis yang parah, seperti perang, pemberontakan, atau invasi asing.

Ketika darurat militer diumumkan, otoritas militer memiliki kewenangan tak terbatas untuk membuat dan menegakkan hukum. Ini hanya diterapkan ketika otoritas sipil telah kehilangan fungsi atau menjadi tidak efektif. Dalam keadaan darurat militer, hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, dan perlindungan dari penangkapan tanpa proses hukum, bisa dihentikan. Pengadilan sipil juga digantikan oleb pengadilan militer.

Darurat militer biasanya dipertimbangkan sebagai langkah terakhir dan hanya diumumkan ketika hukum dan ketertiban benar-benar hancur. Keputusan ini, meskipun sah secara hukum, dapat menyebabkan ketegangan dan perlawanan di kalangan masyarakat.