Parlemen Korsel Ambil Suara Dukung Pencabutan Status Darurat Militer

SEOUL – Parlemen Korea Selatan pada Rabu, (4/12/2024) telah mengambil suara untuk memblokir situasi darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Ini dapat membuka jalan untuk diakhirinya darurat militer pertama Korea Selatan sejak pembunuhan Presiden Park Chung Hee pada 1979.

Dilaporkan Yonhap, pada Rabu, sekira pukul 1 dini hari, Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang mengadakan sesi pleno untuk menuntut Yoon mencabut darurat militer. Resolusi tersebut disetujui oleh seluruh 190 anggota parlemen yang hadir.

Dengan disahkannya mosi tersebut, deklarasi darurat militer menjadi batal, menurut kantor juru bicara parlemen.

Berdasarkan Konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas parlemen menuntutnya.

Konstitusi negara menyatakan: “Apabila Majelis Nasional meminta pencabutan darurat militer dengan suara mayoritas dari seluruh anggota Majelis Nasional, Presiden wajib memenuhinya.”

Yoon mengatakan keputusan untuk mengumumkan darurat militer ditujukan untuk "membangun kembali dan menjaga" negara, yang menurutnya menghadapi tantangan yang signifikan.

Meskipun pengumuman tersebut mungkin menyebabkan "sedikit ketidaknyamanan" bagi warga negara, Yoon berjanji untuk "menormalkan" negara dengan cepat, dengan mengatakan pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan luar negerinya untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam komunitas internasional.

Yoon menyoroti bahwa 22 mosi pemakzulan telah diajukan terhadap pejabat pemerintah sejak pelantikannya pada Mei 2022. Ia menyebut langkah tersebut sebagai situasi yang "belum pernah terjadi sebelumnya" dalam sejarah negara dan dalam politik global, dengan menuduh bahwa tindakan ini telah secara signifikan menghambat fungsi cabang eksekutif.

Tindakan Yoon yang mengumumkan darurat militer telah memicu kecaman dari berbagai pihak, bahkan dari partainya sendiri. Yoon bisa saja memutuskan untuk menolak resolusi dari Majelis Nasional terkait pencabutan darurat militer, namun pada akhirnya dia diyakini akan kalah.

Pengumuman darurat nasional ini juga membuat Yoon tampaknya akan segera dilengserkan dari jabatannya.