Tolak Usulan Polri di Bawah TNI-Kemendagri, DPR: Jangan Mengadu Domba!

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rajiv menegaskan menolak usulan PDIP terkait institusi Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Menurutnya, usulan tersebut menciderai semangat dan tujuan dari reformasi. Apalagi, kata Rajiv, Polri dewasa ini telah menjadi institusi yang profesional terkait penegakkan hukum di Indonesia. 

"Ya saya jelas sangat menolak usulan tersebut ya. Polri saat ini terus berusaha menjadi institusi yang profesional sebagaimana cita-cita dari reformasi," kata Rajiv kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Anggota Komisi IV DPR RI tersebut mengungkapkan, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus bertransformasi mewujudkan Polri yang Presisi. 

"Kapolri dalam berbagai kesempatan mewujudkan komitmennya untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang diharapkan dan dicintai masyarakat," ujar Rajiv. 

Tak hanya itu, Rajiv menyebut, TNI-Polri dan Pemerintah saat ini juga semakin menguatkan sinergisitas dan soliditas dalam rangka menjaga kedaulatan dan keamanan masyarakat.

"Jadi, jangan ada pernyataan atau usulan yang justru bisa berpotensi mengadu domba antara TNI-Polri maupun Pemerintah dalam hal ini, Kemendagri," ucap Rajiv. 

Rajiv pun menyayangkan wacana ini kembali dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. 

Lebih dalam, Rajiv menuturkan, personel Polri di seluruh Indonesia telah berjuang untuk menciptakan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 berjalan aman, damai dan lancar. 

"Kita bisa lihat contoh konkret di Pilkada 2024. Pelaksanaannya relatif aman dan damai. Tentunya hal itu tak lepas dari peran Polri yang terus bersinergi dengan TNI dan pihak terkait lainnya," papar Rajiv. 

Tak hanya itu, Rajiv mengatakan, Polri saat ini terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan optimal kepada masyarakat. 

"Polri terus menunjukkan sikap profesional sebagai lembaga independen. Mari kita kawal terus Polri menjadi institusi yang semakin baik," tutupnya.