Pemprov Sebut Perkebunan Salah Satu Faktor Penting Sejahterakan Masyarakat Sumut
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengatakan peran perkebunan di daerahnya menjadi salah satu faktor penting dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat. Terutama perkebunan sawit yang ada di Sumut
“Peran sawit di Sumut sangat besar. Dampaknya sangat luas, mulai dari produktivitasnya, tenaga kerja, dan lainnya. Perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Fatoni, dalam keterangannya seperti dikutip, Rabu (6/11/2024).
Hal tersebut disampaikan Fatoni saat diskusi bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut membahas berbagai isu terkini pada sektor sawit. Di antaranya terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, tenaga kerja, produksi sawit, hingga keamanan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut.
Pemrov Sumut, sambungnya, memahami apa yang dirasakan para pengusaha terkait adanya isu peremajaan, penjarahan, dan perambahan sawit. Bahkan isu tersebut juga telah dibahas oleh pemerintah dengan mencarikan solusi. Terkait DBH dan produksi, Fatoni berharap adanya koordinasi bilateral antara pelaku industri dengan pemerintah untuk membahas sektor sawit, tentunya dengan menerapkan satu data.
“Bisa nanti kita bahas bersama terkait sawit ini, antara program pemerintah dan perusahaan sawit. Mendata perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya, apakah dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pendidikan dalam bentuk beasiswa, dan lainnya,” ucapnya.
Melalui kesempatan tersebut, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan ada sejumlah isu yang perlu dibahas soal sawit, mulai dari regulasi, produksi, keamanan dan lainnya.
“Harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
Fokus utama dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit,” katanya.
Dalam pertemuan itu, turut hadir pada pertemuan itu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan M Zakir Syarif Daulay, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mulyadi Simatupang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yuliani Siregar, Kepala Badan Pendapatan Sumut Ahmad Fadly, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Ismael P Sinaga, Kabid Hortikultura Dinas Ketapang TPH Sumut Lambok Turnip, serta pengurus GAPKI Sumut.
