Sri Mulyani Cari Kantor untuk Menteri Baru di Pemerintahan Prabowo
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga (RKAKL) pada Rabu (23/10/2024) untuk membahas adalah mengenai penataan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 - 2025.
Menteri Keuangan menambahkan bahwa penggunaan kantor Barang Milik Negara (BMN), akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.
"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani, Kamis, (24/10/2024).
<div class="vicon"><iframe width="100" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8xMC8yNC8xLzE4NjMwMy8zL01CWXVqNDhqY3Nj" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
Dalam arahannya, Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.
Pejabat baru atau pelaksana tugasnya, sambungnya, diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan sumber daya di internal K/L.
