Survei Cagub Perempuan Perindo di NTB Sitti Rohmi Tertinggi
Terkini | okezone | Senin, 30 September 2024 - 08:52
YOGYAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla tampaknya berhati-hati menyikapi desakan keistimewaan Yogyakarta. Yang pasti, menurut dia, keistimewaan itu harus diimbangi dengan demokratisasi.
"Ini memang susah atau tidak mudah. Di satu sisi tetap mempertahankan keistimewaan, namun demokratisasi di DIY tetap bisa dijalankan sesuai dengan pemikiran Sri Sultan selama ini," kata Jusuf Kalla.
Itu dikatakan dia dalam silaturahmi dengan kader Partai Golkar DIY, di Gedung Pamungkas, Kota Baru, Yogyakarta, Minggu (6/4/2008).
"Saya sepakat kalau kepemimpinan Sultan bagus. Namun, sulitnya mengkombinasikan demokrasi dengan keistimewaan," tambahnya.
Di tengah kebingungan untuk menyeimbangkan dua hal itu, Kalla mengaku optimis dalam waktu dekat payung hukum keistimewaan bisa segera selesai.
Dia lantas membandingkan keistimewaan yang ada di Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan DIY.
"Kalau Aceh dan Papua lebih pada sistem ekonomi yang adil. Mereka memberi sumbangan ekonomi yang besar, tapi negara yang tidak adil dalam mendistribusikan hasilnya. Kalau DKI itu pada sistem pemerintahan. Sementara DIY pada peranan sejarah dan budaya bangsa," papar pria asal Sulawesi Selatan ini.
Dijelaskannya, jika pemerintah gegabah dalam menyikapi keistimewaan DIY, dirinya mengkhawatirkan munculnya kesalahan persepsi dari daerah lain.
Seusai paparan, Kalla menyempatkan diri menemui 20 perwakilan paguyuban lurah se-DIY, yang beberapa waktu lalu menggelar sidang rakyat mendesak penetapan Sri Sultan HB X sebagai gubernur DIY kembali. Pertemuan dilangsungkan tertutup.
"Ini memang susah atau tidak mudah. Di satu sisi tetap mempertahankan keistimewaan, namun demokratisasi di DIY tetap bisa dijalankan sesuai dengan pemikiran Sri Sultan selama ini," kata Jusuf Kalla.
Itu dikatakan dia dalam silaturahmi dengan kader Partai Golkar DIY, di Gedung Pamungkas, Kota Baru, Yogyakarta, Minggu (6/4/2008).
"Saya sepakat kalau kepemimpinan Sultan bagus. Namun, sulitnya mengkombinasikan demokrasi dengan keistimewaan," tambahnya.
Di tengah kebingungan untuk menyeimbangkan dua hal itu, Kalla mengaku optimis dalam waktu dekat payung hukum keistimewaan bisa segera selesai.
Dia lantas membandingkan keistimewaan yang ada di Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan DIY.
"Kalau Aceh dan Papua lebih pada sistem ekonomi yang adil. Mereka memberi sumbangan ekonomi yang besar, tapi negara yang tidak adil dalam mendistribusikan hasilnya. Kalau DKI itu pada sistem pemerintahan. Sementara DIY pada peranan sejarah dan budaya bangsa," papar pria asal Sulawesi Selatan ini.
Dijelaskannya, jika pemerintah gegabah dalam menyikapi keistimewaan DIY, dirinya mengkhawatirkan munculnya kesalahan persepsi dari daerah lain.
Seusai paparan, Kalla menyempatkan diri menemui 20 perwakilan paguyuban lurah se-DIY, yang beberapa waktu lalu menggelar sidang rakyat mendesak penetapan Sri Sultan HB X sebagai gubernur DIY kembali. Pertemuan dilangsungkan tertutup.
